Jakarta, Gatra.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan sejumlah aktivis dan korban penculikan 98 menjelang debat resmi capres-cawapres, yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12) besok.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menjelaskan, ada sejumlah isu yang menjadi tema dari debat perdana besok, di antaranya berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).
"Yang pertama adalah menyangkut tentang topik masalah hukum, yang kedua adalah menyangkut hak asasi manusia, yang nomor 3 pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang nomor 4 pemerintahan, yang nomor 5 penguatan demokrasi, yang nomor 6 penanganan disinformasi dan kerukunan warga," ujar Nusron dalam jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin (11/12).
Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah orang yang merupakan aktivis dan korban penculikan tahun 1998 silam.
Baca Juga: Persiapan Debat Besok Malam, Gibran Ambil Cuti Dua Hari
Nusron menyebut orang-orang yang dihadirkan ini merupakan para pendukung Prabowo-Gibran.
Di antaranya seperti Budiman Sudjatmiko, Andi Arief, hingga Agus Jabo.
Lalu, ada juga pegiat antikorupsi Irma Hutabarat, pegiat HAM Natalius Pigai, dan aktivis NGO Rachland Nashidik.
"Pasti akan muncul pertanyaan karena setiap 5 tahun sekali setiap Pak Prabowo ikut pilpres, karena dikaitkan dengan masa lalu Pak Prabowo, hubungan masa lalu Pak Prabowo dengan Pak Budiman Sudjatmiko," tuturnya.
"Sebelah kiri Budiman adalah Irma Hutabarat salah satu aktivis penggiat antikorupsi dan salah satu pendiri ICW. Ada Andi Arief korban penculikan tahun itu, sama-sama Budiman sampingnya," sambung Nusron.
Nusron pun menegaskan masa lalu Prabowo itu sudah terselesaikan dengan baik.
"Karena setiap momen debat apalagi isu domokratisasi, HAM, itu selalu dikaitkan dengan problem masa lalu yang sudah terkubur dengan baik, dan sudah selesai dengan baik terhadap berbagai tokoh, salah satunya Pak Prabowo," imbuhnya.
Adapun debat pertama pada 12 Desember 2023 adalah debat capres yang mengangkat isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
