Home Nasional Peringati Hakordia 2023, KKP Berhasil Jalankan Reformasi Hukum

Peringati Hakordia 2023, KKP Berhasil Jalankan Reformasi Hukum

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan nilai indeks reformasi hukum dengan predikat Istimewa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa mempertahankan pencapaian tersebut terbilang tak mudah. Ia pun menyoroti pada tahun 2020 lalu, ketika Menteri KKP sebelumnya, yakni Edhy Prabowo terjerat kasus skandal korupsi.

"Mempertahankan ini tidak mudah, karena kita pernah kejadian, tahun 2020 menteri yang saya gantikan di sini bermasalah," ujarnya pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2023 yang digelar KKP, Senin (11/12).

Menteri Trenggono mengatakan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan strategi pemberantasan korupsi melalui strategi preventif. Strategi tersebut meliputi tindakan represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye antikorupsi.

“Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau kelompok dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Untuk itu, diperlukan implementasi strategi pemberantasan korupsi" tegasnya.

Menteri Trenggono juga menyampaikan bahwa program edukasi sebagai strategi preventif yang dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan tindakan represif atau penindakan atas korupsi yang sudah terjadi.

Lebih lanjut, Menteri Trenggono mengatakan bahwa pembangunan integritas tidak cukup dari sisi individu. Untuk itu, pembangunan integritas pada KKP dilakukan secara bersinergi antara integritas individu, sistem integritas, dan integritas organisasi, dengan fokus pembangunan dalam hal tata kelola kelembagaan.

"Sejalan dengan tema HAKORDIA yang diusung KKP tahun ini 'Sinergi Berantas Korupsi, untuk Mewujudkan Ekonomi Biru',” ujarnya.

Melalui peringatan HAKORDIA ini, Menteri Trenggono mengajak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, serta organisasi masyarakat.

"Dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi dalam mewujudkan KKP berintegritas yang membawa dampak kemajuan pada tata kelola sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung ekonomi biru,” ujarnya.

162