Yogyakarta, Gatra.com – Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan atau yang akrab dipanggil Zulhas, didesak massa yang tergabung di Front Jihad Indonesia (FJI) untuk meminta maaf atau dituntut secara hukum atas dugaan penistaan agama dan berita bohong.
Hal ini disampaikan saat FJI mendatangi kantor DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta di Kotagede, Kota Yogyakarta, Jumat (22/12) siang.
“Kedatangan kami menuntut Ketua DPP PAN meminta maaf atas pernyataannya mengenai pelecehan atau senda gurau tentang salat. Kalau tidak ada permintaan maaf akan dituntut secara hukum,” kata Koordinator FJI Abdurrahman.
Menurutnya, ucapan Zulkifli di Semarang itu bukan lagi merupakan gurauan. Saat itu Zulhas bercerita soal perbedaan gerakan tahiyat dalam salat yang dikaitkan dengan dukungann pada Prabowo Subianto, capres usungan PAN.
“Salat ini kan bukti cinta kepada Allah, sebagai satu-satunya pencipta. Jadi tidak ada cinta kepada ciptaan Allah. Kami juga menuntut Zulkifli dipecat sebagai Mendag,” kata Abdurrahman.
Adapun Koordinator Forum Kiai Kampung Nusantara (Forkamnu) Gus Jaroh juga berniat melaporkan Zulkifli ke Polda DIY. “Kami mengutuk keras pernyataan Saudara zulkifli Hasan yang telah menyakiti bahkan melukai hati umat Islam. Oleh karena itu, kami secara tegas melaporkan secara hukum ke Polda DIY,” katanya.
Perwakilan LBH Arya Wiraraja, Musthafa, menyatakan siap mendampingi Forkamnu ke jalur hukum dalam membela hak-hak asasi umat Islam. “Setelah melihat dan memutar video pidato Zulkifli Hasan berkali-kali, maka kami bersepakat yang bersangkutan patut diduga melakukan penistaan agama dan berita bohong,” ujarnya.
Tuntutan FJI disampaikan ke Ketua DPW PAN Kota Yogyakarta, Arif Noor Hartanto, yang lantas menyatakan akan menyampaikan hal itu ke DPP PAN. Menurutnya, DPW PAN DIY juga akan menghadap ke DPP PAN. “Kami akan segera menyampaikan tentang apa yang sempat menjadi pemantik problematik. PAN juga diminta memastikan hal-hal ini tidak terulang lagi,” katanya.
Arif mengatakan, pihaknya sudah mengonfirmasi hal ini ke DPP PAN, kendati belum bertemu langsung dengan Zulhas untuk mendapatkan kejelasan hal ini. Ia berharap hal ini tidak berkembang berdasar tafsir-tafsir dan berbagai perkiraan.
