Jakarta, Gatra.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, menjanjikan akan menambah bantuan sosial atau Bansos sehingga bisa bisa meningkatkan perekonomian. "KIta punya program Bansos Plus untuk mendongkrak daya beli masyarakat," katanya.

Namun pendapat ini dianggap kurang pas oleh akademisi menurut Peneliti Senior BRIN Prof. Lili Romli, kampanye seperti bernada ancaman Bansos seperti itu tidak lah etis. Alih-alih bagaimana agar rakyat makmur dan sejahtera seharusnya tidak mengandalkan Bansos, kampanye model ini justru ingin melestarikan kemiskinan.

"Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin sehingga agar tergantung terus pada Bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah," tegas Prof Lili Romli Kamis (14/12) lalu.

Memang tak hanya Gus Imin saja yang menjanjikan adanya Bansos kepada masyarakat, Ketua Umum Partai Amanat NAsional (PAN) Zulkifli Hasan, juga sering berkampanye dengan narasi agar rakyat memilih Prabowo-Gibran, pasangan kandidat yang didukungnya, agar Bansos dan BLT dilanjutkan.

Menurut Prof. Lili, kampanye politik seharusnya berfokus pada upaya mensejahterakan rakyat dengan seperti penciptaan lapangan usaha bagi rakyat, lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan sehingga rakyat bisa keluar dari jerat kemiskinan. "Bukan terus menerus melestarikan bansos," ujarnya.

Menurutnya, kini, program bansos pun melenceng dari tujuan awal. "Sekarang bansos sudah bersifat politis, sudah ditunggangi politik," tambahnya.

Lili menekankan pentingnya kesadaran publik untuk melihat bansos secara jernih di tengah masa pemilu. Bahwa bansos bukan berasal sosok atau sosok, melainkan negara.

Sedangkan pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang berani menjanjikan Bansos, diminta untuk mencari dulu akar masalahnya agar tidak menjadi ketergantungan. “Persoalannya apakah Bansos itu lama? Kan tidak mendidik kalau terus menerus dipelihara,” ungkapnya.