Jakarta, Gatra.com - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bersih-bersih. Tak kurang dari 56 jabatan strategis di lembaga yang dia pimpin kembali sejak dua bulan lalu itu, dilelang. Persis di Hari Ibu. Delapan jabatan eselon I, sisanya eselon II.

Kalau menengok alur lelang jabatan yang dibikin oleh panitia seleksi (pansel) pada pengumuman nomor: 4499/KP.290/A/12/2023 yang didapat Gatra.com, pertengahan bulan depan, pejabatan yang dibutuhkan oleh Amran kayaknya sudah akan terpilih.

Proses lelang inilah yang membikin para petani sawit harap-harap cemas, menunggu pejabat baru yang benar-benar care dengan nasib mereka. Soalnya, dari 8 jabatan eselon I yang dilelang tadi, ada satu jabatan yang belakangan telah membikin mereka ketiban nasib buruk.

Dorteus Paiki misalnya. Ketua Koperasi Produsen Sawit Arfak Sejahtera Papua Parat ini sampai tak tahu lagi harus ngomong apa setelah harapan mereka untuk mendapatkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dari pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kandas dibikin oleh Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan (Kepdirjenbun) Nomor: 62/Kpts/KB.410/06/2023.

Di Kepdirjenbun yang diteken pada 05 Juni 2023 itu, muncul syarat ke-13 pada item Unit Pengolahan Hasil yang bunyinya begini; Surat Pernyataan memiliki modal 30% dari nilai investasi.

Artinya, kalau modal untuk membikin PKS itu Rp150 miliar, petani musti punya modal Rp45 miliar. Modal ini musti dibuktikan pada rekening koran setahun terakhir.

Syarat ini sama sekali enggak pernah ada pada Kepdirjebun nomor: 273/Kpts/HK.160/9/2020 yang diteken pada 02 September 2020.

"Lantaran tak ada syarat modal 30% itulah makanya kami mau melengkapi syarat yang dibutuhkan. Tapi entah kenapa kemudian, setelah syarat terpenuhi, muncul keputusan baru. Duit kami yang habis untuk memenuhi syarat itu sudah banyak lho, mencapai Rp3 miliar," rutuk Dorteus dalam sebuah obrolan dengan Gatra.com.

Yang membikin lelaki 57 tahun ini makin miris, syarat 30% itu muncul lantaran Dirjenbun khawatir PKS yang dibangun pakai pendanaan BPDPKS itu kelak akan mangkrak.

"Bagi kami itu alasan yang mengada-ada. Presiden sendiri sudah jelas-jelas mendorong korporatisasi koperasi," kata Dorteus.

"Masak sih Pak Dirjenbun masih tidak percaya dengan investastasi kami yang ada. Luas kebun sawit kami 3.750 hektar. Nilainya setara Rp375 milyar. Apa itu enggak termasuk penyertaan modal?" Dorteus bertanya.

Indra Rustandi tak menampik apa yang dirasakan oleh Dorteus. Sebab petani sawit di Singkawang Kalimantan Barat (Kalbar) juga mendapatkan alokasi pendanaan yang sama.

"Hanya saja kami baru separuh jalan, duit kami yang habis juga baru sekitar Rp500 an juta," ujar Ketua DPW Apkasindo Kalbar ini.

Yang dirasakan oleh Andi Kasruddin Raja Muda lain lagi. Selama ini yang dirasakan oleh petaninya di Sulawesi Barat (Sulbar) jutru sering di-PHP.

"Banyak sekali istilah-istilah yang membuat kami petani pusing, khususnya terkait Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ada percepatanlah, akselerasilah, paduserasilah, kolaborasilah, koordinasilah dan terakhir ini muncul lagi yang namanya Gugus Tugas. Semua PHP, enggak ada yang serius. Kalau serius, PSR pasti akan lebih terdongkrak dan bahkan tuntas. Apalagi setelah ada PP 23 tahun 2021 yang mengatur soal lahan rakyat maksimal 5 hektar dan dikuasai minimal 5 tahun bebas dari kawasan hutan. Tapi kenyataan yang ada kan enggak begitu. Sebelum ada Dirjenbun defenitif, capaian PSR malah lebih besar," katanya.

Meski kenyataan yang ada seperti itu, para petani ini tak menampik kalau di Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) ada juga pejabat yang bagus dan paham soal apa yang dibutuhkan oleh petani sawit.

"Mudah-mudahan beliau dapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih strategis agar bisa lebih menolong kami para petani sawit ini," Andi berharap.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung, tidak menyalahkan apa yang dibilang oleh para anggotanya itu. Sebab kenyataan di lapangan memang seperti itulah adanya.

Ayah dua anak ini malah mempersilakan siapapun mengecek di google. "Ketik saja kata kunci 'petani sawit dan permasalahannya'. Bakal muncul semua. Itu rekam jejak yang enggak terbantahkan lho," katanya.

"Dua jempol lah untuk Pak Menteri yang langsung membenahi Kementan. Ingat, Kementan ini enggak sama dengan kementerian lain. Kementan langsung berhubungan dengan masyarakat, khususya petani. Makanya dia butuh pejabat yang benar-benar menguasai lapangan, bukan yang jago beretorika dan penabur janji," kata doktor agro-lingkungan Universitas Riau ini.

Apkasindo kata Gulat sangat berharap lelang jabatan tadi sesuai jadwal, biar Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Jokowi dan Wakilnya bisa optimal terjalankan.

Lelaki ini juga mengingatkan, pejabat yang menjabat saat ini, baik itu Dirjenbun, Direktur dan Eselon II lainnya koreksi dirilah.

"Rasa-rasakanlah. Kalau dirasa kinerjanya jelek selama menjabat, mending enggak usah ikut lelanglah," pintanya

Apkasindo kata Gulat punya semua catatan tentang kinerja itu. Baik yang bagus, maupun yang buruk. Catatan itu akan dilaporkan kepada menteri dalam surat resmi.

"Catatan itu kami sampaikan bukan untuk mendiskreditkan, tapi demi kebaikan. Sebab masa depan sawit Indonesia ada di tangan menteri melalui Tim Seleksi jabatan eselon I dan II itu. Kalau meleset, maka akan semakin dalam lah penderitaan kami petani sawit," katanya.