Jakarta, Gatra.com - Direktur Center Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menjelaskan sejumlah persamaan antara Zaman Orde Baru dengan zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pria yang biasa dipanggil Wija ini pun mewanti-wanti karena ini adalah masalah yang sangat serius.

“Bedanya, butuh 25 tahun untuk Orde Baru untuk menjadi demikian otoriter. Sedangkan, rezim hari ini hanya butuh sembilan tahun untuk kemudian menyerupai ‘prestasi’ Orde Baru,” ucap Wijayanto dalam acara diskusi “Masa Depan Demokrasi Jika Dinasti Jokowi Menang” yang diadakan secara daring pada Selasa (9/1).

Dosen Universitas Diponegoro ini pun memberikan gambaran singkat struktur pemerintahan di Orde Baru. Wija menjelaskan, ada tiga tahap yang cukup kentara.

“Antara tahun 1965-1974 ketika Orde Baru masih melakukan konsolidasi politik, mereka begitu hangat pada pers, masyarakat sipil, partai politik dibiarkan aktif,” jelas Wija.

Represi mulai nampak ketika pada tahun 1971, jumlah partai politik mulai dibatasi, terkecuali untuk Partai Golkar yang seakan mendapatkan perlakuan istimewa.

“Tapi, dengan semakin menguatnya rezim, ada boosted by oil boom pada saat itu, tahun 1974-1983, maka situasinya semakin represif. pers dan masyarakat sipil semakin direpresi,” lanjut Wija.

Ia menjelaskan, represi ini semakin kuat dan ketat ketika Orde Baru masuk di tahapan ketiga, yaitu sekitar 1983-1990.

Wija mengatakan, ciri struktural di masa Orde Baru mengingatkannya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

“Survei LP3ES pada tahun 2021 menemukan bahwa 52,1 persen warga takut untuk menyampaikan pendapat di depan publik,” kata Wija.

Angka ini naik tajam di tahun 2022. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik, sekitar 62,9 persen masyarakat takut untuk bersuara. Angka ini menjadi tanda bahwa represi tengah berlangsung, dan hal ini sangat mencederai demokrasi di Indonesia.