Jakarta, Gatra.com - Pemilihan umum (Pemilu) 2024 termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden tinggal dalam hitungan hari lagi, namun tensi dan suhu politik mulai memanas. 

Narasi-narasi memecah belah dengan diksi intoleran, antikeberagaman, bahkan radikalisme kembali dimunculkan. Ruang publik kini mulai dipenuhi oleh umpatan, hujatan dan narasi adu domba.

Belajar dari dua perhelatan pemilu sebelumnya, sejatinya masyarakat sudah harus dan wajib paham bahwa narasi-narasi yang patut diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu itu adalah lagu lama yang diputar kembali. Dari pengalaman sebelumnya pula, masyarakat perlu sadar bahwa jargon-jargon intoleran, dan antikeberagaman sejatinya hanyalah alat politik pihak-pihak tertentu.

Anggota Soldier of Peace International Association (SPIA) dan juga anggota United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR) adalah Prof. (H.C) Dr. Let. Gen Rantastia Nur Alangan berkomentar dan menanggapi perkembangan politik yang sedang berlangsung dalam menuju pemilihan Presiden dan wakil Presiden. 

Diketahui, SPIA merupakan organisasi militer internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ada nggak paslon yang sampaikan program pendirian KPHN, Komisi independen pelunasan hutang negara. Contohnya program nasionalisasi bukan privatisasi dan bail out hutang rakyat diikuti restrukturisasi hutang dan lainnya , berani nggak untuk adu keilmuan?,” ujarnya.

Menurutnya, hutang Indonesia mencapai 8.000 triliun hingga sekarang yang kelak dibebankan kepada rakyat Indonesia.

"Jadi, ini harus disampaikan ke Paslon. Sebagai syarat utama menjadi Presiden terpilih. Dalam hitungan 100 hari kerja nyata. Kalau tidak berhasil harus mengundurkan diri jadi Presiden,” sebutnya.

Di sisi lain, kata dia, mereka berbondong bondong jadi pejabat tinggi untuk cari duit. Tapi gak ada satupun pemimpin yang maju karena untuk menyelamatkan hutang negara. Sebab hutang adalah bentuk belenggu penjajahan.

"Jadi, untuk menguasai suatu negara gak usah pengerahan kekuatan militer. Pelihara saja para pejabat tinggi negara tersebut, sehingga para pejabat itu mampu membuat UU, regulasi, perjanjian, kontrak dagang, kontrak proyek infrastruktur, dan sebagainya. Dan hal inilah yang menyebabkan negara mereka bisa dikuasai tanpa mereka sadari, " tuturnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, inilah penjajahan modern tanpa harus berperang untuk menguasai suatu negara. Cukup kasih utang terus menerus hingga negara tersebut tidak bisa membayarnya dan negara tersebut bisa diambil alih. Mari kita jaga Indonesia agar tidak seperti negara tersebut. Bukan hanya untuk kita tapi untuk anak-anak cucu generasi berikutnya.

"Iya jangan ngutang, jadilah berdikari seperti kata Bung Karno. Lalu, kenapa pemerintah harusnya mengedepankan pemberantasan korupsi, kalo bisa buat UU baru tentang koruptor, siapapun yang korupsi harus di eksekusi mati, kalo negara ini sudah bebas korupsi baru bisa bayar hutang dan aman dari cengkraman negara lain, selain itu aksi kecil yang harus dilakukan ya beli produk dalam negeri, jangan yang impor-impor terus. Jadi hutang negara malah untuk para koruptor, " jelasnya.

Dia berharap, hal yang ia sampaikan sebagai saran untuk membuka mata di publik. Betapa pentingnya untuk mengatasi hutang