Jakarta, Gatra.com - Calon Walil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali menyinggung 500.000 hektare lahan milik calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto. Hal itu ia sampaikan pada debat putaran keempat Cawapres yang digelar KPU di JCC pada Minggu (21/1) malam.

Sebagaimana diketahui, pada debat putaran ketiga lalu Capres koalisi perubahan Anies Baswedan juga menyinggung lahan HGU milik Prabowo tersebut.

Sebelum melontarkan jumlah lahan milik Prabowo, Cak Imin mengatakan bahwa saat ini, Pemerintah abai akan nasip petani dan nelayan yang ada di Indonesia. Menurutnya hal tersebut terbukti dalam hasil sensus bps yang meunjukan bahwa dalam 10 tahun terakhir jumlah petani rumah tangga mengalami penurunan yang signifikan.

“Jumlah petani rumah tangga 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga turun. Jumlah hampir 3 juta, ini artinya 16 juta rumah tanggan petani hanya punya tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuatan yang diberikan negara kepadanya,” katanya saat menyampaikan visi misi didebat keempat di JCC, Senayan, Minggu (21/1).

Di sisi lain menurutnya, ia sangat prihatin dengan upaya pengadaan nasional dilakukan melalui food estate, yang menurutnya terbukti mengabaikam petani. Selain itu, food estate juga dianggap menghasilkan konflik agraria dan merusak lingkungan.

Indonesia juga saat ini kata Cak Imin tengah menghadapi bencana ekologi, dan Negara bertanggung jawab untuk mengatasi hal tersebut dengan serius tak hanya mengandalkan satu program saja.

“Tidak hanya mengandalkan proyek ginat sea wall yang tidak mengatasi masalah, kita harus sadar bahwa krisi iklim harus dimulai dengan etika sekalgi lagi, etika,” jelasnya.

“Maka kita harus kembalikan bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional, harus berpijak pada yang namanya keadilan, keadlian iklim, ekologi, keadilan antar generasi, keadlian agraria, dan tentu keadlian sosial,” tambahnya.

Dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut, negara harus melibatkan rakyat, karena menurutnya rakyat adalah pemilik negeri, sedangkan Pemerintah hanyalah Pelaksana.

Oleh karena itu, katanya, desa harus jadi titik tumpu pembangunan, tetapi nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional, reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi petani. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya.

“Karena itu kita harus lakukan perubahan, kita tidak boleh diam perubahan menghadapi masa depan generasi yang akan datang. Salam tani dan selruh warga bangsa. kita semua harus melakukan perubahan agar lebih maju,” pungkasnya.