Jakarta, Gatra.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menjelaskan, keterbukaan informasi agraria adalah salah satu hal terpenting untuk memastikan hadirnya keadilan sosial bagi masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Mahfud mengatakan, persoalan SDA harus diselesaikan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir. Mantan Ketua MK ini pun menceritakan pengalamannya mengadili sidang-sidang tentang tambang ilegal atau sektor SDA. Mahfud mengatakan, informasi agraria selama ini tidak terbuka untuk publik.
“Informasinya tertutup, siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, ndak ada di dalam daftar. Sementara, ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, baru ditunjukkan,” ucap Mahfud MD dalam debat Pipres IV di Jakarta Convenstion Center (JCC), Ahad (21/1).
Mahfud menegaskan, pemerintah perlu untuk memastikan adanya keterbukaan informasi untuk mendorong kemajuan di bidang pengelolaan SDA.
Berbeda dengan Mahfud, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan permasalahan yang ada justru karena hilirisasi tambang dilaksanakan secara ugal-ugalan. Banyaknya tenaga ahli asing juga memperburuk keadaan.
Sementara, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyatakan, untuk menyelesaikan hal ini, dirinya dan Prabowo Subianto akan menarik Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Mahfud MD tidak setuju dengan solusi Gibran karena pencabutan IUP selama ini terkendala. Terutama, karena banyak aparat bahkan pejabat yang terlibat dan mengintervensi pencabutan IUP perusahaan yang saat ini bermasalah secara hukum.
