Jakarta, Gatra.com - Hasil survei Continuum The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), banyak warga internet (warganet) yang meragukan program atau janji milik capres dan cawapres paslon nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Program itu terkait penambahan dana desa menjadi sebesar Rp5 miliar per desa.
Data Analyst Continuum Indef Wahyu Tri Utomo menjelaskan bahwa, sebanyak 36,2% warganet dari total 85,988 akun media sosial di Twitter, TikTok, dan Youtube tidak percaya program penambahan dana desa dapat terealisasi.
“Kemudian ini yang cukup rame dana lima Rp5 miliar tapi netizen cukup skeptis dana Rp5 miliar bisa terwujud,” kata Wahyu dalam diskusi bertajuk Tanggapan Indef atas debat keempat pada Senin (22/1).
Menurut Wahyu, bahkan sebanyak 21,3% netizen yang menilai bahwa kenaikan anggaran tidak selamanya berdampak baik. Karena bisa juga menjadi celah pintu korupsi.
Selain itu, ide badan usaha milik desa (BUMDes) juga menjadi hal yang diperbincangkan. Netizen menilai hal ini penting dan perlu dikelola dengan baik untuk kemajuan desa.
Untuk diketahui, Cak Imin dalam debat putaran keempat yang digelar KPU pada Minggu (21/1) malam, berjanji akan menambah dana desa menjadi Rp5 miliar per desa, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.
“Nanti ke depan, kita akan siapkan, naikkan lagi anggaran Rp5 miliar per desa agar tak hanya infrastrukturnya yang baik, tapi juga kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif, sehingga orang tertarik di desa,“ kata Cak Imin dalam debat semalam.
Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa, sehingga dapat meningkatkan ekonomi desa. Dengan begitu, kata Imin, masyarakat tidak lagi tertarik urbanisasi dan akan kembali ke desa asal untuk membangun desa masing-masing.
Adapun, tahun 2024 ini, Pemerintah telah menetapkan total anggaran dana desa sebesar Rp71 triliun yang akan didistribusikan ke 75.265 desa. Sehingga rata-rata per desa akan mendapatkan kisaran Rp943,7 juta.
Tahapan penyaluran dana desa disederhanakan dari 3 tahap menjadi 2, hal ini untuk meningkatkan kinerja penyaluran dana desa agar lebih baik dan mempermudah desa yang berada pada remote area.
Pada bulan Januari 2024 ini, di beberapa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sudah mulai melakukan penyaluran dana desa, berbeda dengan tahun sebelumnya, jika di tahun-tahun sebelumnya penyaluran tahap pertama puncaknya terlaksana di bulan April, maka di tahun 2024, diharapkan puncak penyaluran lebih cepat atau sebelum bulan April.
