Home Pemilu 2024 Partai Buruh Bukan Janjikan Bantuan Sosial, Tetapi Jaminan Sosial

Partai Buruh Bukan Janjikan Bantuan Sosial, Tetapi Jaminan Sosial

Bandung, Gatra.com - Partai Buruh menggelar kampanye terbuka hari ketiga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (23/1). Kampanye ini dihadiri ribuan buruh dari wilayah Bandung Barat, Cimahi, dan Kota Bandung.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, janji kepada para buruh, petani, dan rakyat kecil untuk mewujudkan lima program jaminan sosial yang baru bila partainya lolos ke Senayan.

Hasil survei internal Partai Buruh yang digelar lembaga survei Risetindo Barometer menunjukan, elektabilitas Partai Buruh mencapai 4,778%, hampir bisa dipastikan lolos parlamentary threshold.

"Kelima jaminan sosial itu adalah, jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran," ujar Said Iqbal.

Menurutnya, jaminan makanan yang akan diwujudkan oleh Partai Buruh bukanlah bantuan sosial dalam bentuk memberi makan siang kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

Tetapi jaminan makanan yang dimaksud adalah berbentuk jaminan sosial yang diberikan seumur hidup setiap bulannya, yang berasal dari dana APBN dan APBD.

"Jaminan makanan akan diberikan kepada setiap orang miskin (poor) dan mendekati miskin (near poor) dalam bentuk transfer uang tunai (cash money transfer) ke ATM sebesar Rp500 ribu sampai dengan Rp 1 juta per bulan yang akan diberikan setiap bulan seumur hidup kepada penerima jaminan makanan tersebut," lanjutnya.

Anggaran yang dibutuhkan untuk jaminan makanan ini setiap tahunnya sekitar Rp180 triliun, yang berasal dari Rp500 ribu per orang per bulan dikalikan jumlah orang miskin dan mendekati miskin yang jumlahnya sekitar 27,7 juta orang.

Maka akan dialokasikan anggaran per bulan sebesar kurang lebih Rp15 triliun, atau per tahun kurang lebih Rp180 triliun."Jadi jaminan makanan (jaminan sosial bukan bantuan sosial) hanya membutuhkan anggaran Rp 180 triliun per tahun, bukan Rp 380 triliun," tegasnya.

"Begitu Partai Buruh masuk parlemen, maka haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya," lanjut Said Iqbal.

Selain jaminan makanan, Partai Buruh juga berjanji untuk mewujudkan jaminan sosial lainnya, yaitu jaminan pengangguran di seluruh Indonesia, termasuk karyawan BUMN dan karyawan swasta.

Bilamana tidak lagi bekerja atau ter-PHK dengan alasan apapun maka buruh berhak mendapatkan uang jaminan pengangguran sebesar 60 persen dari gaji terakhirnya selama beberapa tahun sampai dengan mendapatkan pekerjaan yang baru.

Sehingga buruh tidak akan kehilangan pendapatan saat ter-PHK. "Hal ini lazim di negara-negara industri di seluruh dunia, buruh mendapatkan jaminan pengangguran (unemployment insurance)," tegasnya.

Jaminan sosial lainnya yang akan dijalankan pada tahun ketiga setelah pemilu, yang akan diwujudkan oleh Partai Buruh, adalah jaminan perumahan di mana setiap PNS, prajurit TNI/Polri, buruh swasta, rakyat miskin, akan mendapatkan rumah saat mereka memasuki usia pensiun.

"Program jaminan sosial ini disebut jaminan perumahan yang dananya berasal dari subsidi APBN dan tabungan perumahan. Selain itu, jaminan air bersih dan jaminan pendidikan juga menjadi prioritas," tegasnya.

Setelah melakukan kampanye di Bandung Barat, Partai Buruh akan melakukan ke roadshow ke Kupang, Fakfak Barat, Mimika, Tangerang Raya, Jepara, Pasuruan. Puncak kampanye nasional Partai Buruh akan dihadiri hampir seratus ribu buruh yang dipusatkan di Gelora Bung Karno (GBK) atau Istora Senayan, Jakarta.

91