Jakarta, Gatra.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait pernyataan yang dikeluarkan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar yang mengatakan bahwa, hilirisasi di Tanah Air dilakukan secara ugal-ugalan pada debat putaran keempat yang digelar KPU beberapa waktu lalu.
Menurut Bahlil, cawapres yang akrab dipanggil Cak Imin itu tidak mengerti terkait hilirisasi. Ia juga mengatakan bahwa, hilirisasi di sektor pertambangan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.
“Yang namanya industri tambang itu kan semua harus memenuhi kaidah norma dalam aturan. Contoh AMDALnya dia harus selesaikan, lingkungannya dia harus selesaikan jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya ugal-ugalan?” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Rabu (24/1).
Dalam kesempatan tersebut ia juga mengatakan bahwa, proyek hilirisasi yang dilakukan Pemerintah memang dilakukan secara masif. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan nilai tambah dari kegiatan hilirisasi di Tanah Air. Hasilnya kata Bahlil tercermin dalam kinerja Neraca Perdagagan Indonesia yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.
Berdasarkan catatan Gatra, Neraca Perdagangan Indonesia justru tercatat surplus selama 44 bulan beruntun. Per Desember 2023 surplus sebesar US$3,31 miliar atau naik sebesar US$0,90 miliar secara bulanan (month to month/mtm).
“Karena bagaimana mungkin neraca perdagangan kita akan menjadi surplus 36 berturut-turut kalau produk yang kita hasilkan tidak menjadi produk yang kualitas tinggi,” jelasnya.
Adapun, realisasi investasi bidang hilirisasi sepanjang tahun 2023 atau pada periode Januari-Desember 2023 yang dilaporkan Bahlil tercatat sebesar Rp375,4 triliun.
Untuk diketahui, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa, ada sebanyak 2.500 tambang ilegal yang ada di Indonesia. Menurutnya tambang ilegal tersebut tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat.
“Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data esdm itu ada 2.500 tambang ilegal,” kata Cak Imin dalam debat putaran keempat Cawapres yang digelar KPU di JCC pada Minggu (21/1) malam.
Tambang ilegal itu, kata Cak Imin, selain tidak membawa kesejahteraan, juga melakukan penambangan dan bisnis hilirisasi tambang secara ugal-ugalan.
“Merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi, disisi lain perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar,” jelasnya.
