Jakarta, Gatra.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait seorang presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. TKN merasa perlu meluruskan pemberitaan tersebut lantaran dikait-kaitkan dengan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
"TKN merasa perlu untuk menjawab ini padahal ini pernyataan beliau sebagai presiden. Karena ini memang dikait-kaitkannya kepada kami atau paslon 02, makanya kami menjawab ini dalam rangka itu," ujar Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Meutya Hafid, saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan, Rabu, (24/1).
Ketua Komisi I DPR yang pagi tadi hadir dalam acara penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma itu menjelaskan, Presiden Jokowi hanya menyampaikan bahwa semua pejabat publik, baik menteri bahkan presiden memiliki hak yang sama dan diatur oleh undang-undang.
Presiden, kata Meutya, menjawab hal itu dalam konteks pernyataan awak media terkait apakah akan ikut berkampanye atau tidak.
"Sehingga artinya, pernyataan beliau tidak hanya untuk menjawab atau mengatakan bahwa presiden punya hak untuk berkampanye, tapi menjawab bahwa semua orang, juga menteri dan juga presiden memiliki hak untuk kemudian ikut berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara," jelas Meutya.
"Kok kemudian beritanya seolah hanya mohon maaf seperti kayak deklarasi dukungan oleh presiden, sesungguhnya tidak demikian," sambung Meutya.
Kemudian, lanjut Meutya, ada konteks pertanyaan kepada presiden terkait penggunaan hak untuk menyatakan dukungan. Presiden, jelasnya, tidak menyebut nama-nama paslon tertentu.
"Beliau cuma menyatakan bahwa 'kita lihat nanti'. Jadi artinya, beliau juga tidak menutup kemungkinan, tapi beliau sampai saat ini juga berarti dengan jawaban beliau adalah masih netral," kata Meutya.
Ketua DPP Partai Golkar itu menilai, semua pihak harus menghargai sikap politik presiden. Dia pun meminta publik tidak langsung menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi mendukung paslon tertentu, khusunya dikaitkan dengan paslon nomor 2, Prabowo-Gibran.
"Saya rasa, (agar) teman-teman tidak langsung merangkum kesimpulan," kata Meutya.
"Namun demikian, TKN akan menunggu, tadi beliau sampaikan 'kita lihat nanti', apakah hak beliau untuk selanjutnya ikut berkampanye atau berpihak ke salah satu paslon, kita akan sama-sama tunggu perkembangannya. Tetapi kita tetap hormati presiden untuk tetap netral," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi secara tegas menyatakan bahwa dirinya boleh kampanye dan berpihak dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan di depan salah satu calon presiden (capres), Prabowo Subianto yang tengah mendampingi Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
"Presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak," kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh," lanjutnya.
Bagi Jokowi, Presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Hal tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan soal netralitas menteri dalam Pemilu 2024.
