Jakarta, Gatra.com - Pekan ini publik dihebohkan terkait berita Presiden Jokowi (Jokowi) yang menyatakan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak.
Kepala Negara mengaku bahwa seorang pemimpin negara memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik seperti pemilihan umum (pemilu).
Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu (24/1).
Pengamat kebijakan publik dan pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono mengatakan, pernyataan Jokowi memicu perdebatan. Pasalnya, presiden bukan kontestan pemilu 2024. Selain itu, presiden jabatannya segera berakhir, meski putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden alias cawapres Prabowo Subianto.
Di sisi lain, beberapa waktu lalu, Jokowi menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.
“Bagaimana kita menyikapinya pernyataan presiden ini?” tanya Wibisono.
"Pernyataan presiden itu merupakan pendapat presiden sesuai aturan UU No 7/2017 (UU Pemilu) Pasal 281 memang membolehkan presiden kampanye dan harus cuti. Namun, secara etika politik hal itu menjadi masalah,” ujar Wibi.
“Apakah presiden bisa menjaga etika politik ketika berkampanye?” imbuhnya.
Wibi menyebut, sesuai aturan uturan Undang-Undang (UU) Pemilu presiden memang diperbolehkan cuti dan melakukan kampanye apabila ia merupakan calon petahana yang maju kembali pada kontestan pemilu. Seperti pada Pilpres 2019, Jokowi maju kembali menjadi calon presiden kedua kalinya.
“Tapi kali ini Jokowi tidak menjadi peserta pemilu, yang tentunya akan menguntungkan calon tertentu yang dia dukung,” kata Wibisono.
Menurutnya, pernyataan kontroversi Jokowi dikhawatirkan akan memengaruhi kenetralan TNI-Polri dan ASN di bawahnya. “Apabila presiden terang terangan mendukung calon tertentu,atau malah justru sebaliknya, rakyat akan menjadi apatis terkait pelaksanaan pemilu kal ini akan berlaku netral, jujur dan adil, sehingga pemilu ini tidak sukses dengan banyaknya jumlah pemilih yang golput," pungkasnya.
