Jakarta, Gatra.com- Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nezar Patria menilai salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah isu disinformasi, malinformasi, dan misinformasi yang dapat menimbulkan kegaduhan, kebingungan, dan konflik di tengah masyarakat.

Meski demikian, Nezar menyebut, jumlah isu disinformasi, malinformasi, dan misinformasi tersebut jauh lebih berkurang dibanding Pemilu 2019 dan Pemilukada 2017.

"Pada pemilu kali ini, jumlah disinformasi, malinformasi, dan misinformasi terkait Pemilu 2024 jauh lebih berkurang dibandingkan dengan dua Pemilu sebelumnya," ungkap Nezar dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024', Senin (29/1).

Baca juga: Jelang Harlah ke-101 NU, Nahdliyin Nusantara Serukan PBNU Netral dan Kembali ke Khittah

Menurutnya, hal ini dapat dirasakan di media sosial, instant messenger, dan grup WhatsApp. "Semoga hal ini dapat dipertahankan dan ditekan hingga Pemilu berakhir," ujarnya

Sebagai informasi, Pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan segera digelar tanggal 14 Februari. Kali ini Pemilu diharapkan berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, dan tentu saja damai.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, penyelenggara, peserta, media, hingga masyarakat pada umumnya.

Nezarjuga mencermati adanya penurunan politik identitas yang kerap menjadi wacana dominan selama dua penyelenggaraan pemilu. Ia mengapresiasi masyarakat yang semakin dewasa dengan pengalaman dua kali Pemilu sebelumnya nyaris membelah bangsa.

​​​​​​Baca juga: CISSReC Nilai Penguatan SDM Jadi Faktor Kunci Keamanan Data Pemilu

“Kita bersyukur kali ini, kelihatannya politik identitas tidak lagi wacana dominan dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Perbedaan pertama tidak mengeksploitasi politik identitas. Tapi isu yang lebih ditampilkan lebih ke black campaign menggunakan berbagai macam medium,” tutur Nezar.

Ia menambahkan, salah satu hal baru dalam isu disinformasi, malinformasi dan misinformasi tahun ini adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dapat menghasilkan konten palsu yang lebih sulit dibedakan dengan sekali pandang.

Contohnya Deepfake, yaitu teknik manipulasi gambar atau video yang dapat mengubah wajah, suara, atau gerak seseorang dengan menggunakan AI. “Itu menjadi hal baru dalam hoaks tahun ini. Ini bukan hanya di Indonesia saja, sejak generative AI muncul, sudah digunakan di beberapa negara, tidak hanya pemilu, tetapi juga untuk menyebarkan misinformasi dalam kesehatan dan ilmu pengetahuan,” paparnya.

Untuk mengatasi hal ini, Nezar mengatakan bahwa Kominfo telah melakukan antisipasi sejak enam bulan sebelum Pemilu. Kominfo menggandeng berbagai stakeholders, termasuk media arus utama di berbagai platform, juga dengan platform media sosial yang menjadi tempat paling rentan untuk penyebaran disinformasi dan misinformasi.

“Kita bekerja sama dengan platform medsos, Google, Meta, Tiktok, X, dan lain-lain, kita ada komitmen cukup bagus dalam menciptakan ruang digital yang sehat untuk menyukseskan Pemilu 2024,” jelas Nezar.

Baca juga: Bawaslu Soroti Yel-yel Saat Debat, KPU: Kami Tidak Akan Ubah Apapun

Nezar menekankan bahwa Pemilu hajatan berskala besar, sehingga Kominfo berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ekosistem media, dalam satu jalur koordinasi untuk mengatasi kekacauan informasi. Polarisasi yang mungkin terjadi juga dicoba untuk diantisipasi.

“Dibutuhkan juga keterlibatan organisasi masyarakat, tim pemenangan, didapatkan kesatuan pandang dan kesamaan sikap. Kita harus menciptakan pemilu ini damai. Sarana integrasi bangsa,” tegas Nezar.