Surabaya, Gatra.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengaku khawatir dengan keberlangsungan ekspor produk UMKM ke Eropa. Hal itu mengingat biaya pengiriman barang dari Asia ke Eropa melonjak hingga mencapai 63%, seperti disampaikan Indonesian National Shipowners' Association (INSA).

Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah pusat mengambil langkah tepat bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah ekspor, sehingga aktivitas penjualan ekspor mereka tidak terhenti gara-gara kenaikan biaya logistik.

"Pemerintah harus mencarikan solusi bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah pasar ekspor. Karena kenaikan biaya logistik ini bisa membuat biaya operasional semakin tinggi dan akhirnya mereka tidak mampu menutup biaya ekspor sehingga memilih menghentikan ekspor," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Selasa (30/1/2024).

Jika tidak menjadi perhatian pemerintah, LaNyalla menyampaikan, kondisi tersebut bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Menurutnya, penopang ekonomi Indonesia saat ini adalah UMKM. Bahkan, 90 persen pelaku usaha domestik di Indonesia ini justru UMKM.

"Jika pemerintah berkomitmen mendorong UMKM agar bisa menguasai pasar ekspor, inilah saatnya pemerintah hadir, sehingga pelaku UMKM tidak terkendala biaya logistik," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyebut konflik yang terjadi di Laut Merah membuat tarif logistik pengiriman kapal atau freight cost dari Asia ke Eropa melonjak drastis, sekitar 53% sampai 63%.

Seperti diketahui, kelompok Houthi Yaman masih belum mengendorkan serangan kepada kapal-kapal diduga terafiliasi ke Israel serta sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris, di Laut Merah. Hal ini dilakukan sebagai solidaritas kelompok Houthi kepada warga Gaza di Palestina yang masih terus-menerus dibombardir tentara Zionis Israel.

Yang terbaru, pimpinan Houthi berjanji bahwa pihaknya masih belum akan menghentikan serangan kepada kapal-kapal dari negara-negara tersebut sebelum ada syarat yang terpenuhi. Syarat itu adalah masuknya bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

“Negara kami akan melanjutkan operasi [militer] kami hingga makanan dan obat-obatan tiba di tangan warga Gaza,” kata pimpinan Houthi, Abdel Malek al-Houthi, seperti dilansir The Times of Israel pada 25 Januari 2024.