Gunungkidul, Gatra.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunungkidul yakni bertemu dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan meresmikan jalan. Jokowi sempat berpesan untuk mengurangi minum manis karena harga gula yang mahal.

Di Taman Budaya Gunungkidul, Selasa (30/1), Jokowi memastikan masyarakat Gunungkidul memiliki JKN-KIS di acara bertema "Menuju Cakupan Semesta yang Bermutu dan Berkesinambungan".

Jokowi meminta warga memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk mengecek kondisi kesehatan. "Jika masih mengalami sakit ringan diminta untuk datang ke fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas terlebih dahulu, baru kalau sakit yang berat mungkin stroke atau yang lain baru ke rumah sakit," kata Jokowi.

Presiden juga berpesan kepada masyarakat untuk mengurangi gula dan makanan manis, serta melakukan pengecekan tensi, gula darah, dan kolestrol.

"Terutama orang Jawa seneng yang manis-manis. Kulo nggih ngoten (saya juga begitu). Sekarang saya mengurangi. Pahit-pahit. Gulo yo larang (gula juga mahal)," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan kualitas layanan JKN-KIS akan terus ditingkatkan. “Sejak 2015 kita mengeluarkan KIS, dan itu pelayananannya terus diperbaiki,” ujarnya.

Setelah agenda ini, Jokowi bertolak ke agenda berikutnya yakni meresmikan pembangunan ruas jalan di Jalan Wonosari - Mulo, Karangrejek, Kabupaten Gunungkidul.

"Seminggu yang lalu saya meresmikan jalan-jalan daerah di Jawa Tengah. Hari ini kita meresmikan jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditangani melalui Inpres (Instruksi Presiden) Jalan Daerah menyangkut 7 ruas jalan dan 1 jembatan, dengan biaya anggaran Rp 162 miliar," ucapnya

Ada tujuh ruas jalan dan satu jembatan di DIY dibangun melalui inpres tersebut, yakni jalan di Kabupaten Kulonprogo 1 ruas, Gunungkidul 2 ruas, Bantul 2 ruas, dan Sleman 2 ruas, serta sebuah jembatan di Pandansimo, Bantul. Total panjangnya 23 kilometer dengan nilai biaya Rp162 miliar.

Presiden juga menambahkan, pembangunan jalan inpres mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur penanganan jalan-jalan nasional yang rusak.

"Saya harap jalan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mobilitas dan mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Jokowi.