Home Nasional Guru Besar UGM Turun Gunung Galang Petisi Bulaksumur: Jokowi Menyimpang, Segera Kembali ke Koridor Demokrasi!

Guru Besar UGM Turun Gunung Galang Petisi Bulaksumur: Jokowi Menyimpang, Segera Kembali ke Koridor Demokrasi!

Yogyakarta, Gatra.com- Sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menggalang Petisi Bulaksumur yang berisi kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Alumni Fakultas Kehutanan UGM ini dinilai telah bertindak menyimpang dan melanggar etika.

Para akademisi senior, dosen, guru besar, alumni, dan mahasiswa berkumpul di Balairung UGM, Rabu (31/1), untuk membacakan petisi tersebut.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan keluarga besar UGM,” kata Prof. Koentjoro membacakan petisi tersebut.

Pembacaan petisi tepat di waktu Jokowi mengunjungi Yogyakarta hari ini dengan agenda ke dua kampus, yakni meresmikan Universitas Nahdlatu Ulama (UNU) Yogyakarta dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta di bawah naungan Muhammadiyah.

Koentjoro melanjutkan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan aparat penegak hukum di proses demokrasi, dan pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye merupakan wujud penyimpangan terhadap prinsip demokrasi.

“Presiden Jokowi sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi,” kata dia.

Jokowi pun dianggap tak menjunjung tinggi Pancasila serta tak berjuang mewujudkan nilai-nilainya. “Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi , kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Untuk itu, melalui Petisi Bulaksumur ini, sivitas akademika pendukung petisi ini, mendesak aparat penegak hukum dan semua pejabat juga aktor politik di belakang Jokowi termasuk presiden sendiri, agar kembali ke koridor demokrasi.

“Kami juga mendesak DPR da MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadiuntuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyatberlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat," ujarnya.

 

208