Jakarta, Gatra.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah perkembangan inflasi selama 5 tahun terakhir yang terjadi di Tanah Air. Hasilnya menunjukan bahwa, selalu terjadi inflasi di bulan Januari, dimana inflasi Januari 2024 relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, komoditas utama penyebab inflasi Januari didominasi oleh beberapa komoditas pangan bergejolak.
“Berdasarkan histori dalam 5 tahun terakhir selalu terjadi inflasi di bulan Januari,” kata Amalia dalam rilis BPS, Kamis (1/2).
Kendati demikian kata Amalia, inflasi secara umum diredam oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi cukup dalam seperti komoditas cabai rawit, cabai merah, serta tarif angkutan udara.
Dalam paparanya, Amalia menjelaskan, pada Januari 2020 komoditas pangan bergejolak penyumbang inflasi adalah cabai merah dengan andil 0,13%, cabai rawit 0,05%, ikan segar 0,04%, beras 0,03%. Lalu pada 2021 adalah cabai rawit 0,08%, tempe 0,03%, ikan segar 0,03%, tahu mentah 0,02%.
Selanjutnya, pada 2022 komoditas penyumbang inflasi yakni daging ayam ras dengan andil 0,07%, ikan segar 0,04%, telur ayam ras dan beras masing-masing dengan andil inflasi sebesar 0,03%.
Kemudian, komoditas penyumbang inflasi pada Januari 2023 yakni, beras dengan andil inflasi sebesar 0,07%, ikan segar 0,04%, cabai merah 0,04% dan cabai rawit 0,03%. Sedangkan pada Januari 2024 komoditas penyumbang inflasi terbesar yakni, tomat dengan andil inflasi 0,09%, bawang merah 0,04%, dan beras sebesar 0,03%.
Untuk diketahui, BPS mencatat pada Januari 2024 terjadi inflasi sebesar 0,04% secara bulanan atau month to month (mtm). Nilai itu lebih rendah dibanding dengan inflasi yang terjadi pada bulan Desember 2023 yang sebesar 0,41% (mtm).
Berdasarkan sebaran inflasi menurut wilayah, sebanyak 25 dari 38 provinsi Indonesia mengalami inflasi. Sedangkan 13 lainnya mengalami deflasi.
Adapun, inflasi tertinggi sebesar 1,01% terjadi di Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 0,91%.
