Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya keberatan jika rakyat terus diintimidasi karena dianggap sebagai ancaman dalam Pemilu 2024. Hasto mengatakan, PDIP berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menunjukkan keteladanan dan sikap untuk menahan keberulangan terjadinya intimidasi.
“(Jika) rakyat dianggap sebagai suatu ancaman, maka kami menyatakan keberatan. Sehingga, Pemilu ini sudah menyangkut masalah martabat dan kehormatan dari PDIP dan rakyat Indonesia,” ucap Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (01/2).
Keberatan yang disampaikan oleh Hasto berbasis dari beberapa kasus intimidasi yang dialami oleh relawan PDIP akhir-akhir ini. Ia pun memberikan beberapa contoh kasus yang dimaksud.
Pertama, kasus yang terjadi di Sleman, 24 Desember 2023 lalu. Hasto mengatakan, salah seorang relawan loyalis Jokowi yang bernama Muhandi Mawanto tewas setelah dikeroyok oknum pendukung capres-cawapres lain di Simpang Tiga Maguwoharjo.
Hasto mengatakan, Andi yang masih berusia 21 tahun, merupakan salah satu loyalis yang mendukung Jokowi pada tahun 2014 lalu.
“Tidak ada ungkapan duka cita dari istana. Padahal, yang namanya Bung Andi, dulu berjuang mewakili rakyat yang mengharapkan yang terbaik bagi Indonesia dengan mendukung Pak Jokowi,” kata Hasto.
Kasus kedua yang disebutkan adalah kasus penganiayaan yang dialami sejumlah relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Peristiwa penganiayaan oleh terduga oknum TNI ini terjadi pada 30 Desember 2023 lalu.
Hasto juga menyayangkan minimnya reaksi istana untuk menindak oknum-oknum TNI yang dinilai tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.
Kemudian, kasus ketiga adalah peristiwa pemukulan kepada salah satu relawan paslon 03 di Gunungkidul, Yogyakarta. Relawan ini dipukul setelah membentang spanduk bertuliskan “Selamat Datang Bapak Jokowi, Kami Sudah Pintar, Kami Pilih Ganjar.”
Kejadian ini terjadi ketika rombongan Presiden Jokowi tengah melintasi Pasar Argosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, hari Selasa, (30/1)
Melihat dari maraknya kasus-kasus intimidasi yang terjadi di tengah masyarakat, Hasto meminta agar Presiden Jokowi dapat menunjukkan sikap dan memerintahkan aparat penegak hukum untuk tidak mengintimidasi bahkan melukai rakyat.
“Kami mengharapkan, kami mohon, mohon, dan mohon agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanan,” ucap Hasto.
Menurut Hasto, kasus-kasus ini menggambarkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini pun menyayangkan fenomena seakan-akan yang disebut Indonesia hanya daerah-daerah yang memberikan efek elektoral saja.
“Indonesia hanya gara-gara Pemilu dikerdilkan sepertinya urusan Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, NTT. Ini menunjukkan suatu gambaran yang tidak adil,” kata Hasto.
Ia meminta agar Presiden kembali bertanggungjawab sesuai dengan amanat yang dititipkan rakyat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Hasto bahkan tidak mempersoalkan jika Jokowi akhirnya beda pilihan politik dengan PDIP yang dulu memperjuangkannya.
“Mau mendukung Pak Prabowo-Gibran Monggo, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Hasto kembali menegaskan, Pemilu 2024 bukan hanya persoalan Ganjar-Mahfud atau PDIP saja. Tapi, ini menyinggung kedaulatan rakyat. Hasto menegaskan, rakyat lah yang punya hak untuk menentukan siapa pemimpin Bangsa Indonesia.
