Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyerang balik tuduhan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep soal politisasi bansos yang akhir-akhir ini menjadi pergunjingan di masyarakat.

Hasto menanggapi pernyataan Kaesang yang mengatakan, program bansos lebih menjadi masalah ketika dikorupsi pada masa pandemi Covid-19. Meski tidak menyebutkan nama, jelas kasus yang dimaksud Kaesang adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang juga merupakan kader PDIP.

“Hukumannya sudah ada, sudah ada proses hukumnya. (Partai) tidak ada perlindungan (kepada Juliari),” ucap Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/2).

Hasto menegaskan, PDIP selaku partai tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum yang saat itu dijalani oleh Juliari selaku kader mereka.

Menurut Hasto, politisasi bansos yang terjadi akhir-akhir ini berbeda. Pasalnya, rentetan kejadian seputar penggunaan bansos pun sarat intervensi dari pihak-pihak tertentu, terutama oleh para pemegang kekuasaan.

Usai menjawab tudingan Kaesang, Hasto pun menantang balik PSI untuk membuktikan partai mereka tidak diuntungkan oleh pihak penguasa.

“Kita pertanggungjawabkan aja. Cek laporan keuangannya saja. Dan, mari kelompok-kelompok pro demokrasi, kami ajak untuk menghitung berapa baliho-baliho dari PSI, berapa dana yang dilaporkan, berapa jumlah anggotanya,” kata Hasto.

Ia menegaskan, aliran dana harus diperjelas asal usulnya karena hal ini menyangkut masalah etik dan hukum. Hasto mengaku ragu dengan isi laporan keuangan PSI saat ini.

“Tidak mungkin merupakan suatu kekuatan gotong royong anggotanya. Orang jumlah baliho disinyalir, alat kampanye lebih banyak daripada jumlah anggotanya,” lanjut Hasto.