Yogyakarta, Gatra.com - Sejumlah aktivis yang tergabung di Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta menggelar aksi dengan mengirim kaca pembesar untuk para pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo, sebagai simbol agar mereka dapat melihat secara jelas kondisi demokrasi saat ini.
"Kaca pembesar dapat dipakai untuk memperjelas penglihatan pejabat Istana atas makin brutal dan busuknya kongkalikong di Istana untuk kepentingan elektoral dan pemenangan dinasti nepotisme Jokowi," kata Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta Tri Wahyu usai menggelar aksi di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Selasa (6/2).
Melalui pos, tiga kaca pembesar dikirim ke Istana Kepresidenan di Jakarta. Uniknya, suryakanta itu dibubuhi nama yang menyinggung para pejabat tersebut.
"Kaca pembesar untuk Presiden Joko Widodo kami beri nama Bangkotan, akronim dari Bapak Konflik Kepentingan. Untuk Mensesneg Pratikno kami beri nama Operator sebagai operator nepotisme dan untuk Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana, kami beri nama Busuk," kata Wahyu.
Ia menjelaskan, saat ini makin banyak gerakan moral dari Guru Besar dan civitas akademika lintas kampus di Indonesia yang mengkritik pemerintahan yang tidak demokratis dan beretika.
Namun Wahyu menyayangkan pernyataan Koordinator Stafsus Presiden bahwa gerakan tersebut adalah orkestrasi kepentingan elektoral.Karena itu, para pegiat hak asasi manusia (HAM) Yogyakarta menggelar aksi ini.
"Kami mengecam keras pernyataan Saudara Ari Dwipayana yang melupakan akar sebagai akademisi sekaligus pernah aktif di salah satu NGO di Yogyakarta dengan keblinger menyatakan gerakan moral Guru Besar dan civitas akademika lintas kampus di Indonesia sebagai orkestrasi kepentingan elektoral," ujar Wahyu.
Selain itu, menurut Wahyu, beberapa waktu terakhir Jokowi dan sejumlah pejabat juga jelas berpihak pada salah satu capres, termasuk menggunakan aparat untuk melakukan intimidasi seperti ke sejumlah kampus.
"Kami mengecam keras intimidasi aparat kepada beberapa petinggi kampus yang kritis pada pemerintahan rezim Jokowi. Hal ini menunjukkan problem serius terkait netralitas aparat dalam Pemilu 2024. Ini jelas-jelas melanggar konstitusi dan merusak amanat Reformasi 1998," tandas Wahyu.
