Wanum, Papua Nugini, Gatra.com- Hari ini tanggal 7 Februari 2024 adalah genap satu tahun penahanan pilot Susi Air Asal Negara Selandia Baru, Philip Max Mehrtens ditahan gerombolan yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dia ditahan milisi Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Darakma di bawah pimpinan Brigadir Jendral Egianus Kogeya. Kogeya mengobarkan perang pembebasan nasional “War of National Liberation” melawan Pemerintah Indonesia di Wilayah Papua Barat.
Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM (KOMNAS TPNPB) di Wanum, Papua Nugini, sebagai pengendali organisasi militer di Papua Barat mengeluarkan pernyataan terkait penahanan Philip Max Mehrtens yang kini nampak gemuk, gondrong dan berewokan. "TPNPB OPM menyandera pilot asal Selandia Baru sesungguhnya bukan merupakan target utama, melainkan jaminan atas Pelanggaran Pemerintah Indonesia mengizinkan penerbangan civil memasuki di wilayah perang antara Pasukan TPNPB-OPM dan militer Indonesia," kata Mayor Jenderal Terianus Satto, Kepala Staf Umum TPNPB OPM.
"Penyanderahan terjadi sesuai standard hukum perang. Pilot Philip Max Mehrtens mendaratkan pesawatnya di wilayah perang dengan menggunakan perusahaan penerbangan Susi Air yang disubsidi oleh Pemerintah Indonesia dengan program Operasi Perintis. TPNPB-OPM Ndugama Darakma mencurigai Pilot Asal Selandia Baru ini menjalankan tugas operasi perintis yang merupakan operasi Intelijen Indonesia untuk menghancurkan perjuangan bangsa Papua serta memata-matai pergerakan Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)," tuduhnya.
"Kami mengumumkan bahwa dalam satu tahun Pemerintah Negara Indonesia dan Pemerintah Negara Selandia Baru tidak mampu untuk membuka diri melakukan negosisasi damai dengan bangsa Papua dalam rangka pembebasan pilot Philip Max Mehrtens berwarga Negara Selandia Baru yang ditahan oleh TPNPB-OPM," katanya.
"Kami mengutuk Presiden Jokowi yang tidak mampu menjawab tuntutan TPNPB dan juga tidak menerima tawaran negosiasi damai dengan KOMNAS TPNPB untuk pelepasan pilot selama satu tahun. Dan juga kepada Pemerntah Negara Selandia Baru yang masih tidak mau menerima tawaran baik dari TPNPB dalam pelepasan Pilot. Kedua negara telah gagal dalam upaya mencari pelepasan melalui jalur damai, masih menggangap remeh upaya goodwill dari TPNPB – OPM," tudingnya.
"Kami kecewa dengan negara-negara Melanesia yang tidak pernah memberi perhatian atas krisis kemanusiaan termasuk pembebasan Pilot Asal Selandia Baru dan Perang bersenjata yang dikaterigorikan sebagai bagian dari konflik bersenjata internasional, yang sudah terlalu lama terjadi di wilayah regional pasifik. Ini adalah kegagalan pemerintahan regional pasifik seperti MSG dan PIF yang tidak sesuai dengan norma kemanusiaan kehidupan orang-orang asli kepulauan di pasifik, dan bangsa Papua Barat mengundang negara-negara dikawasan pasifik menjadi solusi keselamatan dan pembebasan Pilot dari niat busuk Indonesia yang sedang berusaha mengorbankan warga pasifik asal Selandia Baru ini," keluhnya.
"Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB memberikan apresiasi yang setingginya kepada Panglima TPNPB Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Darakma dan Pasukan karena mampu melakukan tugas mulia menjamin hukum humaniter Internasional dalam perang sesuai “ Konvensi Jenewa 1949 Ke III terkait perlindungan terhadap tawanan perang dan Konvensi Jenewa Ke IV perlindungan terhadap warga sipil”. Ini adalah pembuktian dan reputasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) karena terbukti diperlakukan baik, menjamin kesehatan dan menyelamatkan Pilot Philip Max Martherns dari serangan maut militer Indonesia. Oleh karena itu melalui Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM akan memberikan penghargaan atas dedikasih, pengorbanan dan pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh seluruh pasukan TPNPB kodap III Ndugama Darakma," katanya.
"Demi melindungi kemanusiaan dan menjamin hak asasi manusia, maka Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB akan mengembalikan pilot Philip Max Martherns kepada keluarganya melalui Yuridiksi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," pungkasnya.
