Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai pernyataan sikap sivitas akademik dari sejumlah universitas yang serukan pemilu damai adalah hal yang lumrah terjadi.

“Saya melihat pernyataan-pernyataan kolega-kolega saya dari kampus itu bagian dari bentuk dari kebebasan mimbar akademik dan itu sangat kita hormati, sangat kita hargai,” ucap Muhadjir Effendy saat konferensi pers di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Rabu (7/3).

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tiga periode yaitu tahun 2000–2016 ini mengaku sangat familiar dengan sikap para sivitas akademika.

“Insyaallah di antara menteri-menteri ini, saya yang paling paham karena saya pernah jadi rektor selama 16 tahun. Dan (pernyataan sikap) itu biasa. Jadi, bukan hal yang luar biasa,” katanya.

Ia pun menjelaskan sejumlah langkah teknis yang bisa diambil oleh sivitas kampus untuk menyatakan sikap mereka terhadap konstelasi politik dan situasi bangsa.

“Kampus itu kan punya jaminan kebebasan. Namanya, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik,” jelas Effendy.

Ia mengatakan, kebebasan akademik merupakan sarana bagi sesama civitas akademika untuk menyatakan sikap kepada satu sama lain. Misalnya, dari dosen ke mahasiswa, dari dosen ke sesama dosen, maupun dari mahasiswa kepada sesama mahasiswa.

Sementara, kebebasan mimbar akademik adalah sarana ketika “warga” kampus ingin menyampaikan kritik, saran, pendapat, dukungan, atau apapun hal itu kepada masyarakat di luar kampus.

“Kebebasan mimbar akademik itu terutama diperuntukkan untuk para guru besar sesuai dengan bidang keilmuannya, bidang kepakarannya, untuk menyampaikan kepada publik,” lanjutnya.

Seperti yang diketahui, sekitar kurang lebih 29 kampus telah menyampaikan kritik dan pendapat mereka kepada Presiden Jokowi dan aparatur negara lainnya. Para sivitas akademik meminta agar Pemilu 2024 dapat berjalan secara netral dan menjunjung tinggi demokrasi.