Solo, Gatra.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) meminta agar civitas akademika UNS bersikap atas kondisi saat ini. Pasalnya hingga saat ini UNS diam dengan pelanggaran demokrasi dan pelanggaran etika dalam Pemilu 2024.
"Dalam aksi ini sebenarnya kami mengundang para dewan profesor, guru besar, dan civitas akademika UNS untuk keresahan yang terjadi di Indonesia saat ini,” kata Koordinator Aksi yang juga Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS 2024 Agung Lucky Pradita di halaman Rektorat UNS, Solo, Rabu (6/2).
Apalagi Solo merupakan titik pergerakan dan Presiden Joko Widodo berangkat dari Solo. Selain itu salah satu pasangan calon (paslon) juga berasal dari Solo.
"Saat ini kita sudah tidak percaya pada siapapun, karena kenapa, karena Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) telah melanggar etika, Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga telah melanggar etika. Presiden Jokowi telah mengangkangi konstitusi, maka dari itu apa yang kita harapkan pada pemimpin kita hari ini,” katanya.
Untuk itu para mahasiswa ini menuntut UNS untuk benar-benar menegakkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Sehingga Pancasila tidak tercela dan nilai-nilai demokrasi dan etika dalam berpolitik bisa dijunjung tinggi.
Mereka berharap Pemilu 2024 ini berjalan dengan damai dan tentram serta tidak ada kecurangan. Sebab saat ini, sebelum pemilu, banyak sekali kecurangan yang terjadi. Diharapkan pelanggaran konstitusi dan kode etik ini dihukum seberat-beratnya.
"Dan mereka tidak memimpin Indonesia, karena dari awal sudah menciderai demokrasi di Indonesia ini sendiri,” katanya.
Mereka juga menyayangkan sikap Gibran sebagai Wali Kota Solo yang tidak mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran.
"Katanya representasi anak muda, tapi saat ini para pemuda resah dengan apa yang telah dia lakukan karena tidak mencerminkan sikap orang Solo dan warga Solo. Seharusnya orang Solo menjunjung tinggi nilai budaya dan sopan santun,” katanya.
Untuk itu mereka mendesak agar Civitas Akademika UNS untuk bisa bersikap. Padahal seharusnya mereka, para dewan profesor dan semua pihak di UNS bisa menjaga marwah ilmu pengetahuan di Indonesia.
"Kami mendesak untuk bersikap, kemarin selama kurang lebih tiga hari teman-teman mahasiswa membuat petisi dan sudah ada lebih dari 1.500 tanda tangan. Kami mendesak seluruh civitas akademika untuk bersuara dan menyikapi keadaan demokrasi kita saat ini,” tegasnya.
