Jakarta, Gatra.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai perusak demokrasi di Indonesia. Kepala Negara itu dinilai beberapa berbohong kepada rakyat dalam hal pembuatan regulasi.

Koordinator Pusat BEM SI periode 2023-2024 Hilmi Ash Shidiqi menegaskan, salah salah satu contoh dusta Jokowi tersebut di antaranya, terkai Undang-undang ITE yang dijanjikan akan direvisi, namun, justru jajarannya yang menggunakan UU ITE untuk menggugat aktivis.

“Jokowi adalah presiden yang sangat layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi yang paling kejam di Indonesia. Perlakuan Jokowi memang nampak seperti orang jawa yang penuh unggah-unguh dan berkarisma, piawai pribadinya khas orang Jawa pada umumnya. Namun, watak asli Jokowi begitu jahat, balkan sampai tak mempedulikan lagi nama baik sebagai Presiden yang bukan hanya kepala pemerintahan tetapi kepala negara,” kata Hilmi dalam konferensi pers di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (8/2).

Hilmi juga menilai, Kepala Negata itu mengubah UU KPK yang kini membuat kinerja pemberantasan korupsi semakin buruk, bahkan kini Ketua KPK menjadi tersangka. Kemudian, subtansi Perubahan UU Kesehatan yang dinilai carut-marut karena tidak melibatkan lembaga profesi kesehatan.

“Kita juga masih teringat, Jokowi menyampaikan tak akan 'cawe-cawe' dalam Pemilu 2024, tapi lagi-lagi berbohong, nyatanya hasrat Jokowi dalam berkuasa mendorong dirinya untuk cawe-cawe,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hilmi menjelaskan bahwa, Jokowi menyampaikan akan menjaga netralitas dalam pemilu. Namun, Jokowi justru menyampaikan tidak akan bersikap netral. Tanggal 24 Januari 2024 Jokowi menyampaikan bahwa Presiden boleh berkampanye. Dijelaskan lebih lanjut pada tanggal 26 Januari 2024 yang mengacu kepada Pasal 281 dan Pasal 299 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lebih lanjut, Hilmi menjelaskan, tindakan Jokowi yang kini membagikan bansos lebih besar daripada masa pandemi yang dinilai bahwa bansos tersebut terdapat dugaan politisasi. Padahal sejatinya bansos hadir untuk kepentingan rakyat.

“Mereka turun gunung demi melihat bangsa ini tak dipimpin oleh mereka yang rakus kekuasaan dan merusak etika bernegara. Presiden Jokowi makin kesini semakin punya nyali untuk merusak dan mengacak-acak demokrasi. Narasi masyarakat mengenai Presiden Jokowi menghiraukan etika, patut dimakzulkan, dan perusak demokrasi memang perlu digaungkan lebih keras lagi,” jelasnya.