Jakarta, Gatra.com - Pendapat para akademisi, guru besar, hingga rektor di perguruan tinggi yang ramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo dinilai sengaja digaungkan oleh oknum yang ingin menghambat pergerakan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi, Prof. Andi Asrun, mengatakan, kritik kampus terhadap Presiden Jokowi sudah terbantahkan ketika orang nomor satu di Indonesia itu menunjukkan netralitasnya di Pemilu.
"Menurut saya, ketika Pak Jokowi katakan saya tidak kampanye, maka itu selesai tuduhannya memihak. Ketika Pak Jokowi katakan saya hentikan penyaluran bansos, maka selesai tudingan bahwa Jokowi memihak, pemerintah tidak netral," kata Andi dalam diskusi Persatuan Doktor Hukum Indonesia bertema 'Fenomena Inflistrasi Politisi Partisan di Kampus' di Jakarta, Jumat (9/2).
Andi mengatakan, sikap Jokowi yang tetap netral harusnya sudah menjawab kritikan para civitas akademika. Dia menilai, kritik yang masih dibunyikan bertujuan untuk menggerus elektoral paslon tertentu yang selama ini diidentikkan didukung Presiden Jokowi.
"Kalau masih gerakan berlanjut, dugaan saya bahwa gerakan kritik terhadap pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik, tujuannya satu kepentingan elektoral. Jadi kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini ya, mereka ini memang tujuan utamanya menghambat keterpilihan dan mendegradasi elektabilitas Prabowo-Gibran," katanya.
Senada dengan Andi, Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengatakan, kritikan dari mimbar akademik yang muncul jelang pencoblosan merupakan hal yang bias. Dia mengaku sulit melihat gerakan tersebut berangkat dari suatu kegelisahan berbasis data. Menurutnya, kritik dari mimbar kampus itu sengaja diciptakan untuk mengganggu.
"Kalau misalkan mendekati masa pencoblosan tapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan seperti ini, ini sangat susah untuk kita membedakan bahwa ini aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesatu yang objektif atau tidak," katanya.
"Tadi sudah dikonfirmasi, presiden sudah memahami situasi yang terjadi. Berbagai respons yang dilakukan masyarakat kampus, presiden strict mengatakan tidak akan berkampanye, presiden strict mengatakan persoalan bansos akan disalurkan lebih objektif, sebenarnya fakta-fakta itu sudah terbantahkan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, Abdul Chair Ramadhan, menilai, petisi kritik dari para civitas kampus yang ditujukan kepada Presiden Jokowi lebih menyerupai tindakan politisi.
"Kalau menyerupai ini tidak murni bersifat akademik, tidak murni otak pikiran hati guru besar, berarti ada yang menciptakan, ini yang dipanggil cipta kondisi dalam rangka menuju momentum," ungkapnya.
