Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas memandang, tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih besar dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah soal pelanggaran etika dan masalah yang mengikutinya.

Tak pelak, problem etika yang secara khusus hadir di Pemilu 2024, terutama sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto, pun seolah tak menjadi maslah utama bagi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk memilih kandidat dalam Pilpres 2024.

"Padahal, Kita lihat kini keputusan penguasa tak lagi mengindahkan etika," jelas Sirojudin dalam Webinar Nasional kolaborasi Moya Institute dan Nusantara 2045 dengan tema "Pilpres Indonesia: Di Tengah Kemelut Etika dan Hukum?", Jumat (9/2).

Sehingga menurutnya, menjadi tugas bagi kalangan menengah dan kaum terdidik atau Cendekiawan untuk menjaga agar aspek etika masih dijunjung tinggi dalam kontestasi pemilihan lima tahunan ini.

Menurutnya, kalangan tersebut harus berusaha keras dan bergerak, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan turut menyuarakan perlawanan atas tindakan yang secara jelas merupakan pelanggaran etik.

"Karena itu tugas cendekiawan untuk terus menyuarakan agar masyarakat tahu ada problem serius dan lebih luas, daripada sekedar pilpres. Seorang pemimpin tanpa etika itu sama saja seperti melepaskan binatang buas ke rakyatnya," beber dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud pun mengatakan, pegangan berbangsa dan bernegara adalah hukum. Jika kemudian aspek hukum itu tidak dipegang teguh atau bahkan dilanggar, maka sudah barang tentu akan menimbulkan kekacauan dalam tatanan bernegara

"Lebih memprihatinkan, yang buat kocar kacir tersebut adalah ketika hukum dipisahkan dari ahklak, etika" tegasnya.