Home Pemilu 2024 Partai Buruh: Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan Kebijakan Antiimpor Tak Bisa Ditawar

Partai Buruh: Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan Kebijakan Antiimpor Tak Bisa Ditawar

Deli Serdang, Gatra.com - Partai Buruh menggelar kampanye akbar yang di Lapangan Peston, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (10/2).

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh, Henry Saragih, menegaskan komitmen Partai Buruh untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria, mencapai kedaulatan pangan, dan menerapkan kebijakan antiimpor pangan.

"Komitmen Partai Buruh ini merupakan langkah fundamental untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaulat, sekaligus mengangkat harkat dan martabat petani Indonesia," tegas Henry.

Henry menguraikan bahwa reforma agraria bukan sekedar redistribusi tanah, tapi juga tentang memastikan akses yang adil dan berkelanjutan bagi petani terhadap sumber daya alam.

"Reforma agraria adalah tentang memberikan tanah kepada yang berhak, yaitu petani Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kita. Tapi ironisnya masih banyak yang tidak memiliki akses terhadap lahan pertanian," ujarnya.

Lebih lanjut, Henry menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai pilar utama untuk mencapai kedaulatan nasional.

"Kedaulatan pangan bukan hanya tentang kemampuan untuk memproduksi pangan sendiri, tapi juga tentang memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia adalah sehat, aman, dan terjangkau. Ini adalah tentang membangun sistem pangan yang berkelanjutan, yang tidak tergantung pada impor.” ucapnya.

Kebijakan antiimpor pangan dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Henry berargumen, impor pangan yang berlebihan telah mengikis industri pertanian lokal dan merugikan petani Indonesia.

"Dengan menerapkan kebijakan antiimpor yang selektif, kita dapat memberikan ruang bagi produksi lokal untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar domestik," tutur Henry.

Maka itu, jelas Henry, pihaknya juga akan memperjuangkan agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dihapus karena berimbas buruk kepada nasib petani.
 

76