Mataram, Gatra.com - Beredarnya sejumlah data dan informasi spekulatif tentang Caleg DPR RI pemenang Pemilu 2024 di Dapil NTB, menjadi sorotan pihak DPRD NTB.
Hal ini dinilai menjadi sebuah pelanggaran serius dan bisa menimbulkan instabilitas di daerah.
Anggota Komisi I DPRD NTB, H Najamuddin Mustofa menekankan, agar Bawaslu Provinsi NTB segera menyikapi hal tersebut dan menindak tegas para pelaku yang diduga menyebarkan informasi tersebut.
"Ini kan sudah tidak benar, belum ada keputusan final dari KPU tapi data dan informasi bahwa Caleg DPR dari partai ini dan itu lolos dan menang, sudah menyebar. Kami sangat sayangkan, ini miris dan Bawaslu harus bertindak tegas," kata H Najamuddin Mustofa, di Mataram Selasa (20/2).
Najamuddin selaku anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, menegaskan bahwa fenomena tersebarnya informasi terkait Caleg DPR RI yang lolos dan menang, sama sekali salah dan melanggar aturan. Sebab tidak ada satu pihak pun yang berhak menyampaikan hal tersebut, selain pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu.
"Kita jangan ikut ikutan di Jakarta, di NTB demokrasi harus kita jaga. Nggak ada itu lembaga survey atau quick count yang boleh menyebarkan data pemenangan Caleg. Jangan sampai informasi yang spekulatif ini memunculkan polemik dan masalah instabilitas," tegasnya.
Yang lebih parah, papar Najamuddin, diduga salah seorang oknum pimpinan DPRD NTB juga turut menyebarkan data dan informasi serupa, bahkan melalui media massa. Padahal seharusnya sebagai pimpinan DPRD yang bersangkutan paham bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan.
"Saya minta Bawaslu NTB periksa H Muzihir selaku oknum pimpinan DPRD NTB yang juga diduga turut menyebarkan informasi yang belum pasti tersebut. Harus diusut tuntas darimana sumbernya," kata Najamuddin.
Menurutnya, penyebaran informasi terkait Caleg DPR RI, partai yang lolos dan yang tidak, itu bisa menimbulkan opini yang salah dan rawan dengan instabilitas daerah.
"Misalnya disebutkan ada 8 Caleg DPR RI Dapil NTB II yang lolos, dan ada petahana yang tidak lolos. Lalu ada juga misalnya PDIP nggak dapat kursi di DPR RI, ini kan bisa menyesatkan. Para pendukung pasti akan marah dan bisa terjadi instabilitas terhadap kondusifitas daerah. Ini yang harusnya kita jaga bersama di NTB," tegasnya.
Najamuddin menambahkan, tersebarnya data para Caleg DPR RI dan Caleg DPRD yang lolos dan menang, kemungkinan merupakan bentuk euforia dari para pihak yang merasa diri sudah menang. Namun secara aturan dan etika, hal tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan.
"Aturan Pemilu sudah jelas, mari kita sama sama hormati hasilnya dari penyelenggara. Saat ini proses rekap masih di PPK Kecamatan, lalu dari mana mereka dapat data? Kalau ada yang bilang Caleg A lolos dan Caleg B tidak, dari mana datanya? Apa indikatornya mereka bilang begitu?
Hasil hanya boleh disampaikan KPU, tidak boleh pihak lain yang bukan penyelenggara. Bawaslu NTB harus menindak dan menelusuri masalah ini, apalagi jika ada indikasi kebocoran data justru dari KPU, harus dikejar," kata Najamuddin.
Najamuddin mengimbau semua pihak termasuk masyarakat NTB untuk sama sama menahan diri dan menunggu hasil final dari KPU terkait siapa saja Caleg dan Parpol yang lolos dan menang.
Menurutnya, semua pihak harus bisa menghargai dan menghormati keputusan KPU nantinya.
"Ini sebagai pembelajaran demokrasi kita, saya lihat Pemilu lima tahun lalu justru jauh lebih tertib dibanding saat ini. Jadi saya minta Bawaslu NTB mengusut masalah ini," katanya.
