Jakarta, Gatra.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK ditargetkan akan terjadi pada Januari 2025 mendatang.

“Peralihan tugas tersebut terjadi sesuai mandat UU P2SK dilakukan paling lambat 2 tahun sejak UU diberlakukan, jadi akan selambatnya dilakukan di Januari 2025,” kata Kepala Eksekutif ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/2).

“Kami di OJK sudah merumuskan frame work dari pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital dan kripto,” jelasnya.

Meski demikian, Hasan memastikan bahwa pada saat peralihan awal terjadi maka seluruh pengaturan maupun pendaftaran dan perizinan yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Bappebti akan dengan sendirinya diadopsi dan diakui oleh OJK. Hal ini untuk memastikan dan memberikan kepastian kepada para penyelenggara yang selama ini telah melalukan kegiatan terkait dengan aset kripto dimaksud.

Adapun putusan tersebut telah melibatkan banyak masukan dari pelaku dan anggota dari ekosistem keuangan digital dan kripto. “[Mereka] banyak memberikan masukan tentang bagaimana prinsip dan bentuk pengaturan dan pengawasan ke depannya,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Hasan juga menjelaskan bahwa terkait aktivitas aset kripto di Indonesia, jumlah investor dan transaksi aset kripto domestik dalam tren meningkat. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di dunia.

Per Desember 2023, jumlah total investor aset kripto adalah 18,51 juta investor atau mengalami peningkatan 260 ribu investor dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan nilai transaksi aset kripto sepanjang bulan Desember 2023 tercatat sebesar Rp27,25 triliun atau meningkat 179,77% yoy.