Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy optimis pemerintah dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional meskipun tidak bisa menghapus seluruhnya.
Muhadjir mengatakan, angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan cukup baik mengingat tingginya angka penurunan pada tahun 2022-2023 yang mencapai 0,90 persen. Sementara, angka kemiskinan ekstrem nasional, saat ini angkanya berada di kisaran 1,12 persen.
“Sehingga, untuk tahun 2024 ini, kemiskinan ekstrem kita harapkan bisa (turun) walaupun tidak nol (0) bener, nol (0) persis. Saya kira tidak mungkin, paling tidak di bawah 0,5 persen menjadi target kita,” ucap Menko PMK, Muhadjir Effendy usai rapat terbatas bersama Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2).
Menurut Muhadjir, target ini tidak mustahil untuk dilakukan. Namun, jika merujuk pada arahan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang berharap kemiskinan ekstrem mencapai nol persen, hal ini justru tidak mungkin dilaksanakan.
“Kalau bulatnya (0 persen) gak mungkin lah karena populasi kita yang miskin (ekstrem) masih sekitar 6 juta (orang),” kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, faktor penyebab kemiskinan yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Terlebih dalam urusan implementasi kebijakan dan aturan untuk menurunkan kemiskinan. Menko PMK menegaskan, penanganan kemiskinan memang membutuhkan usaha yang lebih keras.
Untuk mengatasi kemiskinan, Menteri Sosial Tri Rismaharini dikabarkan telah melakukan pendekatan partikularistik atau pendekatan yang berawal dari sesuatu yang terbatas.
“Bu Risma sudah mengembangkan pendekatan partikularistik tapi memang itu butuh ketekunan. Karena itu, penanganan sangat customize sesuai dengan kebutuhan di situ,” jelas Muhadjir lagi.
Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Wapres Ma'ruf Amin, sejumlah menteri di bawah naungan Kementerian PMK terlihat hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
