Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan angka kemiskinan nasional.

Hal ini Muhadjir sampaikan setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan dihadiri sejumlah menteri lainnya.

“Tadi juga menjadi saran dari Pak Presiden supaya sudah mulai menghitung perbedaan-perbedaan purchasing power parity masing-masing daerah, sekarang masih dipukul rata,” ucap Menko PMK, Muhadjir Effendy usai rapat terbatas bersama Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2).

Muhadjir memberikan contoh perbedaan kemampuan diri yang ia maksud. Misalnya, kemampuan daya beli masyarakat di Merauke, Papua dengan Jawa tentu berbeda.

“Saya kan sekarang bersama dengan TNI membangun gudang pangan di (Distrik) Sinak yang kemarin krisis pangan. Itu untuk bangunan yang di Jawa hanya butuh Rp 25 M di sana (Papua) butuh Rp 70 M,” jelas Muhadjir.

Menko PMK menyebutkan, harga besar di Provinsi Papua Pegunungan saat ini bahkan mencapai Rp40-50 ribu per kilo.

Muhadjir menjelaskan, perbedaan inilah yang membuat masalah kemiskinan tidak bisa segera diselesaikan.

“Salah satu faktor penyebab mengapa penanganan kemiskinan itu tidak bisa segera tuntas karena pengalokasian anggaran dana bantuan itu tidak dibikin lebih beragam, (tidak) disesuaikan dengan tingkat daya beli di masing-masing tempat,” jelasnya lagi.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Wapres Ma'ruf Amin, sejumlah menteri di bawah naungan Kementerian PMK terlihat hadir, yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.