Home Politik Golkar Tegaskan Siap Adang Hak Angket, Gandung Pardiman: Bahayakan Negara Jika Ujungnya Makzulkan Jokowi

Golkar Tegaskan Siap Adang Hak Angket, Gandung Pardiman: Bahayakan Negara Jika Ujungnya Makzulkan Jokowi

Yogyakarta, Gatra.com - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Gandung Pardiman menyatakan partainya siap mengadang usulan hak angket di parlemen terkait dugaan kecurangan hasil pilpres.

Pengajuan hak angket dinilai mengada-ada. Terlebih lagi, pilpres telah berjalan lancar dan tidak ada kecurangan.

"Usulan hak angket soal hasil pilpres yang diajukan partai pendukung paslon nomor 3, Ganjar-Mahfud, seperti lelucon politik," kata Gandung yang menjabat Ketua Tim Kemenangan Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Yogyakarta, Minggu (25/2).

Baginya, penggunaan hak angket di DPR Ri dapat membuat perselisihan hasil pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan.

Menurut Gandung, hasil angket yang hanya berupa rekomendasi atau paling jauh berupa pernyataan anggota Fraksi DPR tidak akan menghasilkan kepastian hukum.

"Saya siap mengadang lajunya hak angket. Bagaimana tidak, hasil pilpres diutik-utik (dipersoalkan) karena mereka kalah. Sedangkan hasil pileg tidak diusik karena mereka unggul. Ini kan seperti dagelan ra (tidak) mutu," ucap Gandung.

Sesuai aturan, ia menambahkan, ketidakpuasaan pada hasil pemilu bukan disalurkan dengan menggunakan hak angket di DPR, melainkan dibawa ke Mahkamah Kostitusi (MK).

Gandung menyebut, berdasarkan pasal 24C UUD 1945, salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat.

Undang-undang, imbuh Gandung, juga telah memberikan aturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK.

"Hal ini agar perselisihan itu segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan agar tidak menimbulkan kevakuman kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut," kata Ketua DPD Golkar Yogyakarta ini.

Ia menyebut penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ke dalam ketidakpastian. Kondisi ini berpotensi mengancam keselamatan bangsa dan negara apalagi jika hak angket itu bertujuan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo.

"Sejak awal saya menentang berbagai upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Apalagi hak angket yang ujung - ujungnya nanti berupaya untuk memakzulkan Jokowi, maka saya siap mengadang demi keselamatan bangsa dan negara Indonesia," pungkasnya.

68