Beijing, Gatra.com - Para petinggi kepolisian, jaksa dan hakim di Cina telah bersumpah untuk menegakkan hukuman baru yang lebih keras terhadap orang-orang yang menawarkan suap - sebuah langkah baru dalam upaya anti-korupsi Presiden Cina Xi Jinping.
Di bawah amandemen hukum pidana yang mulai berlaku pada hari Jumat, perwakilan dari perusahaan atau entitas lain yang terbukti bersalah membayar suap sekarang menghadapi hukuman 10 tahun penjara - naik dari hukuman maksimum sebelumnya yaitu lima tahun penjara.
Mereka yang terbukti bersalah karena berulang kali membayar suap dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup, dan penyitaan harta benda. Sebelumnya, hukum tidak secara jelas mendefinisikan tindakan apa yang dapat menyebabkan hukuman yang lebih berat.
Pada bulan Juli, rancangan revisi undang-undang tersebut diajukan untuk dibahas di Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), badan legislatif tertinggi di Cina . Setelah dua kali pembacaan, revisi tersebut disetujui pada akhir Desember.
Revisi tersebut, yang dimaksudkan untuk menyasar mereka yang menawarkan suap dan mereka yang menerimanya, merupakan bagian dari upaya Beijing untuk menyusun pendekatan yang lebih komprehensif untuk memberantas korupsi.
Amandemen terhadap tujuh ketentuan dalam undang-undang pidana menetapkan hukuman yang lebih berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang mengulangi perbuatannya, orang yang terbukti bersalah membayar suap kepada beberapa orang, dan mereka yang menyuap pegawai negeri. Perwakilan dari perusahaan atau entitas yang terbukti bersalah membayar suap juga dapat menghadapi hukuman penjara maksimum yang lebih berat.
Dalam pernyataan yang diterbitkan dalam laporan media pemerintah pada hari Jumat, para pejabat senior dari badan legislatif, pengadilan, kejaksaan, dan Kementerian Keamanan Publik Cina berjanji untuk meningkatkan implementasi undang-undang yang telah diamandemen.
Xu Yongan, wakil kepala Kantor Hukum Pidana di Komisi Urusan Legislatif, mengatakan bahwa undang-undang yang diamandemen tersebut membawa "revisi penting lainnya" berdasarkan Amandemen Hukum Pidana kesembilan yang disahkan pada tahun 2015 di bawah gerakan anti-korupsi Presiden China Xi Jinping, yang meningkatkan hukuman untuk penyuapan.
Xu mengatakan kepada media pemerintah bahwa menawarkan suap adalah penyebab penyuapan dan "sumber pencemaran penting dalam ekologi politik" seperti dilaporkan SCMP Jumat (1/3).
Menurut laporan media pemerintah, Ma Yan, dari Mahkamah Agung Rakyat, mengatakan bahwa pengadilan tertinggi juga bekerja sama dengan para jaksa penuntut utama dalam penafsiran yudisial untuk memandu implementasi hukum yang "komprehensif, benar dan efektif" sesuai dengan revisi yang baru.
Badan pengawas anti-korupsi China mengatakan bahwa mereka menargetkan 110.000 pejabat tahun lalu.
Gao Jingfeng, kepala Kantor Penelitian Hukum dan Kebijakan Kejaksaan Agung, mengatakan bahwa para jaksa akan memperbarui "konsep" penegakan hukum mereka dan memperkuat investigasi.
Gao mengatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut akan "dengan tegas meninggalkan bias kognitif" yang lebih berfokus pada orang-orang yang menerima suap dan lalai untuk menyelidiki mereka yang menawarkan suap. Para jaksa penuntut akan meningkatkan upaya untuk mencegah korupsi, dengan lebih banyak perhatian pada kepatuhan bisnis dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kata Gao.
Badan-badan keamanan publik China juga bekerja sama dengan jaksa untuk memberikan lebih banyak dukungan bagi penegakan hukum, menurut Sun Ping, seorang pejabat kementerian.
Kasus-kasus yang melibatkan perusahaan-perusahaan swasta juga akan mendapatkan perhatian lebih untuk memastikan protokol-protokol yang ada dipatuhi, ujar Sun, menurut laporan tersebut.
Hukuman baru yang lebih keras juga berlaku bagi orang-orang yang membayar suap terkait proyek-proyek konstruksi besar, pengangkatan pegawai, penegakan hukum, dan masalah-masalah peradilan.
