Jakarta, Gatra.com - Tingginya biaya pendidikan tinggi masih menjadi perhatian banyak masyarakat. Sebagai jenjang atau jembatan terakhir untuk mengantarkan mahasiswa menjadi warga negara yang kompeten serta mandiri bekerja di dunia profesional, tentunya akses pendidikan yang terjangkau menjadi harapan.

Jika berkaca pada penyelenggaraan pendidikan tinggi diluar negeri, Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam, pun tak menampik bahwa biaya pendidikan pendidikan tinggi pun tidak murah.

Jika dibandingkan dengan berbagai negara tetangga, apalagi dengan negara maju, Nizam mengklaim bahwa justru untuk biaya kuliah Indonesia masih relatif rendah. dari berbagai data yang dikompilasi, menunjukkan rata-rata biaya total pendidikan Indonesia sekitar 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 28 juta per mahasiswa.

Jika dibandingkan India yang berkisar 3.000 dolar AS, biaya di Indonesia berkisar 75 persennya. Jika dibandingkan Malaysia baru seperempatnya karena biaya kuliah di sana sekitar 7.000 dolar AS/mahasiswa. Di Singapuara mencapai 25.000 dolar AS, sedangkan di Australia berkisar 20.000 dolar AS, dan Amerika 23.000 dolar AS. 

Di negara Skandinavia, biaya pendidikan memang ditanggung negara, karena masyarakat membayar pajak penghasilan tinggi. Adapun di Indonesia, pembayaran pajak masih rendah. 

“Pembiayaan pendidikan secara gotong royong, dilakukan di Indonesia dan juga negara-negara maju.  Ada subsidi pemerintah dan dari mahasiswa,” ujar Nizam dalam bincang edukasi Study Club Edukasi Media Peliput Akademi (CEMPAKA) berkolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk di Universitas Yarsi, di Jakarta, Selasa (5/3).

Lebih lanjut, Nizam menyebut model pendanaan kuliah berkeadilan diterapkan bagi mahasiswa, sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Bahkan untuk mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu ada Kartu Indonesia Pintar (KIP ) Kuliah yang anggarannya lebih dari Rp 13 triliun.

Pemerintah, kata Nizam, melalui Kementerian Keuangan sedang mengkaji skema student loans yang ramah dan tidak menyebabkan lulusan dijerat utang, serta tidak gagal bayar. Salah satu skema student loans yang dikaji intens yakni Income Contingent Loans yang diterapkan di Australia, yang juga direplikasi di Inggris dan beberapa negara lain.

“Mudah-mudahan dengan skema tersebut, akses ke perguruan tinggi tidak lagi terkendala kemampuan ekonomi orangtua,” kata Nizam.  

Sementara itu, Direktur Bisnis Konsumen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Handayani menyebut, perbankan dapat memfasiliatsi kebutuhan pembiayaan pendidikan dari tingkat awal pendidikan hingga perguruan tinggi.

Terkait pinjaman daring atau online sebenarnya tidak salah, namun jika berbunga tinggi tentunya memberatkan peminjam. Berdasarkan data, kalangan pelajar juga ada yang terjerat pinjaman daring. Bahkan untuk kalangan guru termasuk tinggi, hingga 42 persen. 

“Jadi kami berkomitmen untuk bisa memfasilitasi pemberian pinjaman dengan bunga yang dapat diterima atau affordable, supaya peminjam tidak terjerat dalam hutang,” kata Handayani.

Terakhir, Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan, secara makro memang biaya untuk pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Karena itu, perlu dilakukan penghitungan biaya riil pendidikan tinggi per program studi dan per wilayah. Lalu, ditentukan secara nasional berapa APK PT yang akan dicapai dan cara rasionalitas mencapainya.

Terkait pinjaman pendidikan, Fasli mengatakan bisa dikembangkan pinjaman tanpa subsidi, pinjaman dengan subsidi sebagian, maupun pinjaman dengan subsidi maksimal.

Kebijakan lain yang dinilai membantu antara lain pembagian proporsi penugasan pada PTN dan PTS sesuai tingkat akreditasi. Demikian juga dengan bantuan BOP sesuai dengan jumlah mahasiswa dari penugasan.

“Menghilangkan pajak untuk tabungan keluarga buat biaya kuliah anak dan memberikan matching fund dari pemerintah untuk tabungan pendidikan keluarga dan beasiswa bagi mahasiswa di PTN dan PTS,” kata Fasli Jalal.