Semarang, Gatra.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mendorong digitalisasi pada mal pelayanan publik (MPP) guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB, Herman, menyatakan, digitalisasi MPP merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2023.
“Perpres tersebut mengatur tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, terutama di bidang pelayanan publik,” katanya dalam Forum Koordinasi Pelayanan Publik (FKPP) 2024 di Hotel Gumaya Semarang, Selasa (5/3).
Ke depan, lanjut Herman, digitalisasi akan masif diterapkan, termasuk MPP. Penerapan MPP digital nantinya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, misalnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Transformasi digital MPP, lanjut Heman, akan dilakukan secara pararel dengan pembangunan fisik gedung karena kondisi daerah berbeda, sehingga disesuaikan dengan daerah, ada yang digital dan tidak.
Menurutnya, saat ini daerah yang sudah memiliki MPP sebanyak 175 kabupaten dan kota, ditambah yang baru pada tahun 2024 cakupannya sekitar 30 persen di Indonesia.
“Melalui FKPP 2024 yang dipusatkan di Semarang dengan mengundang seluruh instansi, mulai pusat hingga daerah secara hybrid untuk mendorong percepatan digitalisasi, termasuk MPP,” ujar Herman.
Kegiatan FKPP, imbuh Herman, tujuannya untuk memahamkan apa yang menjadi arah kebijakan, khususnya akselerasi transformasi digital di layanan publik.
“Keterpaduan layanan digital pemerintah merupakan keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat,” tandasnya.
FKPP yang diikuti ratusan peserta menghadirkan narasumber, antara lain Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen dan Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Agung Widiadi.
Selanjutnya Lektor pada Politeknik Siber dan Sandi Negara, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Raden Budiarto Hadiprakoso, Ketua Tim Inovasi Pengembangan dan Harmonisasi Layanan dan SPBE Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Kementerian Kominfo Chairina, dan Asdep Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad.
