Bantul, Gatra.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta semua masalah dan sengketa terkait Pemilu 2024 harus diselesaikan lewat koridor-koridor yang sudah diatur konstitusi. Lembaga atau institusi yang memutuskan hasil sengketa pemilu harus jujur dan transparan.

“Pengumuman hasil pemilu, semua harus berada dalam koridor konstitusi. Proses demokrasi harus ada akhirnya lewat pengumuman pemenang pemilu,” kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (14/3) sore.

Dirinya menegaskan, Muhammadiyah menginginkan masalah dan sengketa politik baik proses maupun hasilnya harus dibuka sebebas-bebasnya lewat Mahkamah Konstitusi dan institusi-institusi yang sudah diatur konstitusi.

“Dengan catatan MK dan institusi yang berhak memutuskan harus transparan, jujur. Kalau memang ada masalah, bagaimana solusinya. Harus ada objektivitas,” jelasnya.

Di UMY, Haedar menghadiri pembagian takjil bagi mahasiswa yang disediakan 5.000 paket per hari. Pemberian takjil ini digagas UMY pada waktu pandemi Covid-19.

Selama bulan Ramadan ini, Haedar memaparkan Muhammadiyah terus menyebarkan semangat berbagi di tengah kesenjangan sosial yang masih tinggi dan keadilan sosial yang belum baik.

“Karenanya, siapapun, kelompok manapun, institusi manapun, yang punya kelebihan sekaligus akses politik ekonomi yang kuat tidak boleh maju sendiri. Tidak boleh untung sendiri. Tetapi harus berbagi, sebab Indonesia dibangun di atas prinsip gotong royong,” paparnya.

Menurutnya, tidak boleh ada kekuatan, seperti oligarki dan konglomerat yang hidup demi keuntungan sendiri.  Jika konsep berbagi ini diatur dengan baik dalam sebuah sistem, Haedar yakin tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia.