Yogyakarta, Gatra.com - Sejumlah pegiat demokrasi di Yogyakarta atas nama Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) menyerukan untuk menggelar aksi demonstrasi setiap tanggal 14. Aksi ini untuk mengingatkan bahwa pada tanggal itu demokrasi telah mati, yakni sejak pemilu 14 Februari lalu.
Seruan ini mengemuka dalam demontrasi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Kamis (14/3) sore. Digelar di bawah hujan, demo ini bertajuk “Aksi Sejagad 30 Hari matinya Demokrasi di Rezim Jokowi”.
“Hari ini tepat satu bulan pasca-perhelatan Pemilu 2024. Masalahnya, hasil kemenangan suara dominan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 dijalankan rezim Jokowi dengan membunuh demokrasi melalui praktik-praktik culas,” kata koordinator Jagad, Himawan Kurniadi, dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, sebelum pemilu, Jokowi berupaya keras mengubah konstitus, melakukan politisasi bantuan sosial (bansos), menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye, hingga berpihak pada Prabowo-Gibran da memobilisasi aparat negara demi membentuk politik dinasti.
“Putusan MK No. 90 Tahun 2023, politisasi bansos, ketidaknetralan presiden dalam pemilu, hingga naiknya pelanggar HAM ke tampuk kekuasaan merupakan pengkhianatan sejati dari amanat reformasi 1998,” ujar Adi, sapaan Kurniadi.
Dalam aksi ini, Jagad membawa enam poin tuntutan, yakni pertama, merevisi UU tentang pemilu dan partai politik oleh badan independen.
“Kedua undang-undang ini bermasalah di antaranya karena masih memberikan pembatasan ideologi dalam menjalani sebuah partai, menyediakan celah bagi oligarki untuk membajak demokrasi, serta masih mengecilkan peran-peran masyarakat sipil,” paparnya.
Jagad juga meminta Jokowi dan kroninya untuk diadili. “Sederet dosa kejahatan demokrasi yang dilakukan Jokowi dan kroni-kroninya merupakan pengkhianatan nyata pada amanat Reformasi 1998. Maka dari itu, pilihan tegas untuk mengadili mereka mesti segera dijalankan,” tuturnya.
Selain itu, UU Cipta Kerja dan Minerba diminta untuk dicabut. Upaya melawan politik dinasti juga harus terus digalang dan oposisi permanen atau oposisi rakyat mesti dibangun. Tak ketinggalan, Jagad mengajak untuk menggelar aksi tiap tanggal 14.
“Ini aksi rakyat untuk mengingat catatan kelam sejarah kematian demokrasi. Momentum ini mesti menjadi ruang perhimpunan kekuatan rakyat untuk menjaga jalannya praktik demokrasi. Maka dari itu, Jagad mendorong kepada jaringan kelompok-kelompok masyarakat sipil lain untuk rutin menegakkan semangat perjuangan demokrasi setiap tanggal 14,” paparnya.
