Jakarta, Gatra.com - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi memperingatkan TPN Ganjar-Mahfud untuk berhenti menyebarkan hoaks terkait Pemilu 2024. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah pernyataan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat.
Dalam sejumlah media, Henry menyinggung kekalahan Ganjar-Mahfud khususnya di Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar selama 10 tahun dan dikenal sebagai kandang banteng. Menurut Henry, penyebab kekalahan tersebut karena adanya dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen sehingga partisipasi pemilih di sana hanya sekitar 30 persen.
"Mau mengajukan hak angket di DPR ya silakan saja. Atau mau menghadirkan Kapolda sebagai saksi di MK juga monggo. Tapi tidak perlulah sebar-sebar hoaks segala. Apalagi seorang profesor yang seharusnya bisa memberikan edukasi bagi masyarakat, bukan malah menyebarkan hoaks," kata R Haidar Alwi di Jakarta, Jumat (15/3).
Ia menilai apa yang disampaikan Henry sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan data kredibel. Untuk menguji pernyataan Henry, R Haidar Alwi sampai melakukan penghitungan menggunakan data KPU.
Dia menjelaskan, untuk menghitung partisipasi pemilih, rumusnya adalah jumlah DPT dibagi jumlah suara sah dan tidak sah kemudian dikali 100 persen. Adapun jumlah DPT Kabupaten Sragen 2024 yaitu 760.294. Jumlah suara sah dan tidak sah Pilpres 644.274.
Sedangkan jumlah DPT Provinsi Jawa Tengah 2024 yaitu 28.289.413. Jumlah suara sah dan tidak sah Pilpres 23.475.811.
"Hasilnya, partisipasi pemilih di Kabupaten Sragen 2024 yakni 84,74 persen dan di Jawa Tengah sebesar 82,98 persen. Jadi angka yang 30 persen Henry itu dapatnya dari mana? Suara Ganjar dikali dua? Begitu?" jelas R Haidar Alwi sambil berkelakar.
Oleh karena itu, R Haidar Alwi berpesan agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah setiap informasi sekalipun disampaikan oleh seorang profesor.
"Karena sekarang banyak pihak-pihak yang mencoba mengadu domba rakyat dengan pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu bahkan mengorbankan rakyat kita sendiri untuk mendapatkan bargaining politik," jelasnya.
