Jakarta, Gatra.com - Dewan Pakar sekaligus anggota Tim Hukum Timnas AMIN Bambang Widjojanto mengungkap keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penggunaan program bantuan sosial (bansos) untuk menaikkan angka perolehan suara pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Bambang mengatakan, sikap tidak netral Presiden Jokowi terbukti telah menguntungkan paslon 02 secara drastis dengan menggunakan sumber daya negara.
“Pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan paslon 02 nampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh presiden jokowi dalam berbagai kunjungannya yang disertai dengan pembagian bansos,” ucap Bambang Widjojanto dalam sidang perdana gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Ruang Sidang Utama, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3).
Secara spesifik, bansos-bansos ini dikerahkan untuk menaikkan angka perolehan suara Prabowo di daerah-daerah yang pada Pemilu sebelumnya justru rendah atau jeblok. Bambang mengatakan, operasi ini memiliki sasaran pemilih hingga 27 juta suara.
“Di Jawa Tengah, ada lebih dari 15 (daerah) dan di daerah itu bansosnya luar biasa, intervensi terhadap aparaturnya juga luar biasa, dan kenaikan perolehan angka paslon 02 juga luar biasa,” kata Bambang.
Timnas AMIN pun membandingkan hasil survei pada tahun 2014, 2019, dan 2024. Setelah Presiden Jokowi mengunjungi daerah-daerah ini dan menyerahkan bansos, lonjakan suara Prabowo disebutkan naik drastis.
“Saya mau kasih contoh angka di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Di tahun 2014 pencapaian pak Prabowo hanya 21,91 persen, di tahun 2019 jeblok menjadi 9,01 persen, tapi di tahun 2024 menjadi 75,39 persen,” jelas Bambang.
Ia meyakini, kenaikan drastis ini bukan murni karena pemilih, tapi karena ada intervensi dari pemerintah.
Kenaikan suara ini bukan hanya terjadi pada perolehan suara Prabowo jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
Timnas AMIN menyampaikan, sebelum Agustus 2023, suara Prabowo Subianto dalam berbagai lembaga survei hanya mencapai 24,6 persen. Namun, angka ini melonjak usai Prabowo disandingkan dengan Gibran. Pada Februari 2024, sebelum pencoblosan, suara Prabowo dalam survei naik menjadi 58,84 persen.
“Dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar sebesar 34 persen hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024. Ini sesuatu yang sangat luar biasa menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat,” kata Bambang lagi.
