Jakarta, Gatra.com - Dewan Pakar sekaligus anggota Tim Hukum Timnas AMIN Bambang Widjojanto mengungkap keterlibatan sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bambang mengatakan, Presiden justru sengaja membiarkan menteri-menteri untuk berkampanye meskipun sebagai aparatur negara, para menteri diharuskan tetap netral selama Pemilu.
“Sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi ternyata juga menggerakan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya,” ucap Bambang Widjojanto dalam sidang perdana gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Ruang Sidang Utama, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3).
Bambang pun menyebutkan sejumlah menteri yang ikut berkampanye atau menyatakan dukungan secara terbuka kepada paslon Prabowo-Gibran.
“Menteri Koordinator Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungannya kepada prabowo paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial,” kata Bambang.
Kemudian, disebutkan juga nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang pernah mendampingi Gibran saat berkampanye di Papua pada Januari lalu.
“Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye,” lanjut Bambang.
Selanjutnya, ada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang pernah mengatakan dirinya siap memberikan tambahan suara sebanyak 4 persen untuk paslon 02. Timnas AMIN meyakini, Yaqut juga memberikan arahan kepada seluruh penyuluh agama di Indonesia untuk mendukung Prabowo-Gibran.
“Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Menteri Komunikasi yang juga Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menggalang dukungan 02. Menteri Perindustrian juga melakukan penggalangan,” kata Bambang.
Kemudian, Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan Prabowo-Gibran.
Sebelum itu, Presiden Jokowi juga disebutkan telah menyalahgunakan fasilitas negara dengan menyatakan kalau dirinya mendapatkan informasi dari Komunitas Intelijen terkait surveillance partai politik. Hal ini terjadi sekitar September 2023 lalu.
“Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN untuk mengetahui data survei dan arah partai politik. Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon,” kata Bambang lagi.
