Jakarta, Gatra.com - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menegaskan, gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang ia dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD ajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk kewarasan dan penolakan untuk melupakan semangat reformasi.
“Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita,” ucap Ganjar Pranowo saat menyampaikan pembuka permohonan dalam sidang perdana gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Ruang Sidang Utama, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3).
Ganjar mengatakan, perjalanan bangsa Indonesia untuk mencapai kebebasan demokrasi memerlukan perjuangan panjang. Banyak nyawa berguguran demi memperjuangkan hak masyarakat. Baik untuk menyuarakan pendapat, maupun untuk memilih sendiri pemimpin yang dikehendaki masyarakat.
“Reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban. dan, kita harus rela kehilangan mereka selamanya,” kata Ganjar.
Ia menegaskan, pengorbanan ini bukan semata-mata dilakukan untuk kepentingan belaka, tapi untuk memastikan, negara dijalankan dengan rasa hormat setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat. Agar, pemerintah dapat menjalankan amanat proklamasi dengan sebaik-baiknya.
“Kita menolak untuk dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi,” tegas Ganjar.
Ia pun menyoroti sebagian kalangan yang tampaknya sudah lupa akan pengorbanan masyarakat yang rela mengorbankan nyawa demi menegakkan keadilan. Terhadap mereka yang sudah lupa, Ganjar mengajak, pihak-pihak yang sepemikiran dengannya untuk tetap teguh dan bersatu merawat ingatan akan perjuangkan yang telah dilalui.
“Kepada mereka yang mudah lupa, kita perlu menegaskan bahwa kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk tegaknya demokrasi di negara ini,” lanjut Ganjar.
Ia menegaskan, Indonesia punya tanggung jawab untuk mewariskan keteladanan dan perjuangan reformasi pada generasi-generasi mendatang.
“Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi,” kata Ganjar lagi.
Berkaca pada Pilpres 2024, Ganjar mengaku pihaknya dikejutkan dengan pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Terutama, pemerintah yang menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mendukung kandidat tertentu.
“Saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua intimidasi dan penindasan,” kata Ganjar.
Ia menegaskan, gugatan hari ini bukan terbatas soal pelaksanaan Pilpres 2024 tapi untuk memperjuangkan semangat reformasi yang mulai dilupakan.
