Jakarta, Gatra.com - Kurikulum Merdeka telah resmi diluncurkan sebagai Kurikulum Nasional. Nantinya, implementasi kurikulum pun akan berjalan hingga 3 tahun kedepan. Meski begitu, pergantian pemerintahan di Oktober 2024 mendatang menimbulkan kekhawatiran akan potensi bergantinya kembali kurikulum ditengah jalan.

Merespon kekhawatiran itu, Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo menyampaikan kepastian bahwa implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional tak akan berhenti meski ada transisi pemerintahan.

Terlebih, Pria yang akrab disapa Nino ini yakin bahwa sektor pendidikan bukan merupakan hal politis. Artinya, sektor pendidikan adalah merupakan proyek gotong royong semua pihak tanpa memandang aspek politik manapun dalam membangun manusia lebih baik.

“Ini adalah proyek besar bangsa dalam mendorong SDM yang unggul dan berdaya saing. Saya rasa itu program semua menteri, semua Presiden,” ujar Nino dalam konferensi pers di di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, Rabu silam. 

Selain itu, Nino juga menyebut kehadiran Kurikulum Merdeka saat ini sudah secara matang diterima dan diadopsi di 80 persen satuan pendidikan di Indonesia. Artinya, sebagian besar ekosistem pendidikan sudah mulai bergerak dan mendapat manfaat baik dengan keberadaan kurikulum merdeka.

“Sehingga, besarnya manfaat yang dirasakan para guru dan siswa dari kurikulum ini dapat menjadi alasan pemerintah selanjutnya untuk terus melanjutkan implementasi kurikulum secara nasional,” beber dia.

Disamping itu pun, Nino menegaskan bahwa kehadiran Kurikulum Merdeka telah dilandasi berbagai regulasi dan kebijakan yang kuat. Mulai dari peraturan Kemendikbudristek, peraturan di tingkat daerah, bahkan peraturan Presiden.

Meski, ia pun tak menutup peluang apabila pemerintahan selanjutnya melakukan evaluasi aas Kurikulum Merdeka. Namun, yang ia yakini bahwa evaluasi tersebut tidak akan jauh mengubah apa yang menjadi nilai dan esensi kehadiran kurikulum teranyar ini.

"Seperti Kurikulum yang dibuat oleh Mendikbud Pak Nuh, lalu dievaluasi oleh Mendikbud Pak Anies. Jadi perbaikan dan evaluasi itu wajar dilakukan,” tutur Nino.