Home Nasional Sembilan Hakim MK Diminta Jadi Negarawan Putuskan Sengketa Pemilu, Ketum PP Muhammadiyah: Jangan Sampai Masuk Angin!

Sembilan Hakim MK Diminta Jadi Negarawan Putuskan Sengketa Pemilu, Ketum PP Muhammadiyah: Jangan Sampai Masuk Angin!

Yogyakarta, Gatra.com – Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pesan menjelang Idulfitri tahun ini meminta sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi negarawan dalam mengambil putusan sengketa Pilpres 2024.

Ia berharap para hakim tak "masuk angin" dan semua putusan MK menjadi harapan baru bagi bangsa.

“Kita menuntut moralitas sembilan hakim MK untuk betul-betul punya jiwa amanah, jujur, terpercaya, dan bertanggung jawab secara moral tertinggi. Kenapa? Karena sembilan hakim ini sudah melebihi dewa,” kata Haedar, Sabtu (6/4) petang, di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Baginya, sembilan hakim MK ini melebihi dewa dan bermoral malaikat karena di tangan merekalah nasib bangsa atas sengketa pemilu diselesaikan. Jika mereka "masuk angin", maka negara ini akan bubar.

Apapun keputusan yang dihasilkan para hakim MK menurut Haedar haruslah dilandasi moralitas dan spiritualitas yang menjadi nilai-nilai dasar berbangsa.

“Keputusan yang diambil haruslah jernih, objektif, adil, jujur, dan terpercaya. Letakkan kebenaran di atas segalanya. Keputusan di atas konstitusi, juga di atas moralitas. Jika ini dilakukan, maka (rakyat) akan menaruh respek pada MK,” tegas Haedar.

Selain itu, PP Muhammadiyah mengharapkan masyarakat menerima apapun keputusan MK. Menurutnya, MK telah berusaha maksimal dan rakyat harus menghormatinya.

“Karena apapun yang diputuskan dari persengketaan pasti memunculkan ketidakpuasan. Di sinilah bangsa ini harus berani menunjukkan jiwa kenegarawanan,” kata dia.

Dalam pesannya, Haedar mengingatkan presiden-wakil presiden dan anggota legislatif terpiliha mesti memprioritaskan pembangunan pendidikan agar di masa depan kualitas SDM Indonesia tidak kalah dengan lima negara lain di Asia Tenggara.

Menurutnya, dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo lebih masif dalam pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan pendidikan agak tertinggal.

“Agenda Indonesia Emas 2045 harus dimulai sekarang lewat pendidikan. Jangan sampai nanti anak bangsa kita rusak karena tidak memperoleh pendidikan,” ucapnya.

Haedar juga meminta pilkada serentak tahun ini untuk dikawal agar pelanggaran tak terjadi. Ia berharap para calon tak menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.

56