Jakarta, Gatra.com - Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 1 akan dimulai pada September 2024 mendatang.
Menurut Anas pada September 2024 mendatang akan memindahkan setidaknya sebanyak 11.916 ribu pegawai ASN. Namun, demikian pemindahan tersebut tetap disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur IKN.
“Secara ideal jumlah pegawai ASN yang diperlukan untuk prioritas pertama ke IKN sekitar 11.916 pegawai,” kata Anas dalam Konferensi Pers Skema Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (17/4).
Dalam kesempatan itu Anas mengatakan, pemindahan ASN tahap dua sebanyak 6.000 pegawai. Kemudian tahap ketiga sebanyak 14.000 ASN.
“Jadi kita siapkan beberapa opsi dan kita terus mendapatkan update dari Menteri PUPR yang telah menyiapkan infrastruktur dan kita juga terus berkoordinasi bersama OIKN sebagai otoritas untuk yang bertanggung jawab di IKN,” jelasnya.
Lebih lanjut Anas menjelaskan bahwa, awalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pemindahan ASN dimulai pada Juli 2024. Namun, pemindahan tersebut diundur pada September karena adanya acara upacara 17 Agustus di IKN.
"Pemindahan tahap pertama setelah Agustus, Insya Allah September. Tapi untuk Juli sebagian menteri sudah mulai pindah Pak Bas (Menteri PUPR) dan beberapa lainnya," katanya.
Menurut Anas, hunian ASN yang ada di IKN nantinya akan digunakan sebagai tempat menginap seluruh petugas upacara 17 Agustus.
"Untuk pelaksanaan upacara itu sistemnya sangat besar ada ribuan orang akan datang dan bermalam, maka kami mendapatkan arahan dari istana bahwa pemindahan bertahap ASN akan mulai pindah setelah Agustus," imbuhnya.
Berikut daftar Kementerian dan Lembaga yang akan pindah ke IKN pada tahap pertama:
1. Setjen DPR
2. Setjen DPD
3. Setjen MPR
4. Setjen BPK
5. Mahkamah Agung
6. Komisi Yudisial
7. Kemenko Marves
8. Kemenko Perekonomian
9. Kemenko Polhukam
10. Kemenko PMK
11. Kementerian Pertahanan
12. Kementerian Dalam Negeri
13. Kementerian Luar Negeri
14. Kementerian Hukum dan HAM
15. Kementerian Keuangan
16. Kementerian PUPR
17. Kementerian PPN/Bappenas
18. Kementerian PANRB
19. Kementerian ATR/BPN
20. Kementerian Setneg
21. Kementerian LHK
22. Kementerian ESDM
23. Kementerian Kesehatan
24. Kementerian Perdagangan
25. Kementerian Kominfo
26. Sekretariat Kabinet
27. BMKG
28. Bapanas
29. BPIP
30. BIN
31. KSP
32. BSSN
33. BNPB
34. Wantimpres
35. KPK
36. Kejaksaan
37. BPKP
38. BNPP
