Washington, DC, Gatra.com - Senat Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang akan memaksa perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok untuk menjual platform media sosial tersebut. Jika menolak aplikasi itu teracam pelarangan. Penerbitan Undang-undang kontroversial pada Selasa (23/4), diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum dan mengganggu kehidupan content creator yang hidupnya bergantung pada TikTok.

Undang-undang TikTok dimasukkan sebagai bagian dari paket bantuan luar negeri senilai $95 miliar ke Ukraina dan Israel dan disahkan dengan komposisi 79-18. Kesepakatan itu sekarang diserahkan kepada Presiden Joe Biden, yang mengatakan dalam sebuah pernyataan segera setelah pengesahan itu bahwa dia akan menandatanganinya pada hari Rabu.

Keputusan yang dibuat oleh anggota DPR dari Partai Republik pekan lalu untuk memasukkan RUU TikTok ke dalam paket prioritas tinggi membantu mempercepat pengesahan RUU tersebut di Kongres dan diambil setelah negosiasi dengan Senat.

RUU sebelumnya yang terhenti memberi waktu enam bulan kepada perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk mendivestasi sahamnya di platform tersebut.

Revisi undang-undang ini memperpanjang tenggat waktu, memberi ByteDance sembilan bulan untuk menjual TikTok, dan kemungkinan perpanjangan tiga bulan jika penjualan sedang berlangsung.

RUU tersebut juga akan melarang perusahaan mengendalikan sistem rahasia TikTok: algoritma yang memberikan video kepada pengguna berdasarkan minat mereka dan telah menjadikan platform tersebut sebagai fenomena penentu tren.

TikTok tidak segera membalas permintaan komentar pada Selasa malam.

Ketakutan AS

Pengesahan undang-undang tersebut adalah puncak dari ketakutan yang telah lama ada di Washington atas ancaman Tiongkok dan kepemilikan TikTok, yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika. Selama bertahun-tahun, anggota parlemen dan pejabat pemerintah telah menyatakan kekhawatirannya bahwa pihak berwenang Tiongkok dapat memaksa ByteDance untuk menyerahkan data pengguna AS, atau mempengaruhi orang Amerika dengan menekan atau mempromosikan konten tertentu di TikTok.

“Kongres tidak bertindak untuk menghukum ByteDance, TikTok, atau perusahaan individu lainnya,” kata Ketua Komite Perdagangan Senat Maria Cantwell. “Kongres bertindak untuk mencegah musuh asing melakukan spionase, pengawasan, operasi yang memfitnah, merugikan warga Amerika yang rentan, prajurit kami, dan personel pemerintah AS.”

Banyak Ditentang

Para penentang RUU ini mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai warga AS melalui cara lain, termasuk melalui broker data komersial yang memperdagangkan informasi pribadi.

Paket bantuan luar negeri tersebut mencakup ketentuan yang melarang pialang data untuk menjual atau menyewakan “data sensitif yang dapat diidentifikasi secara pribadi” ke Korea Utara, Tiongkok, Rusia, Iran, atau entitas di negara-negara tersebut.

Namun hal ini mendapat penolakan, termasuk dari American Civil Liberties Union (Persatuan Kebebasan Sipil Amerika), yang mengatakan bahwa bahasa tersebut ditulis terlalu luas dan dapat merugikan jurnalis dan pihak lain yang menerbitkan informasi pribadi.

Banyak penentang kebijakan TikTok berpendapat bahwa cara terbaik untuk melindungi konsumen AS adalah dengan menerapkan undang-undang privasi data federal yang komprehensif yang menargetkan semua perusahaan terlepas dari asal mereka.

Mereka juga mencatat bahwa AS belum memberikan bukti publik yang menunjukkan TikTok membagikan informasi pengguna AS kepada otoritas Tiongkok, atau bahwa pejabat Tiongkok pernah mengutak-atik algoritmanya.

“Melarang TikTok akan menjadi langkah luar biasa yang memerlukan pembenaran luar biasa,” kata Becca Branum. seorang wakil direktur di Center for Democracy & Technology yang berbasis di Washington, yang mengadvokasi hak-hak digital. “Memperpanjang batas waktu divestasi tidak membenarkan betapa mendesaknya ancaman terhadap publik dan juga tidak mengatasi kelemahan konstitusional undang-undang yang mendasar.”

Senator Ron Wyden, seorang anggota Partai Demokrat yang mendukung undang-undang tersebut, mengatakan bahwa ia memiliki kekhawatiran terhadap TikTok, namun ia juga khawatir bahwa undang-undang tersebut dapat berdampak negatif terhadap kebebasan berpendapat, tidak cukup melindungi privasi konsumen, dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saya berencana mengawasi bagaimana undang-undang ini diterapkan,” kata Wyden dalam sebuah pernyataan.

Cina Menentang

Tiongkok sebelumnya mengatakan akan menentang penjualan paksa TikTok, dan kali ini telah mengisyaratkan penolakannya. TikTok, yang telah lama membantah bahwa hal tersebut merupakan ancaman keamanan, juga sedang mempersiapkan gugatan untuk memblokir undang-undang tersebut.

“Pada tahap penandatanganan RUU tersebut, kami akan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan,” tulis Michael Beckerman, kepala kebijakan publik TikTok untuk Amerika, dalam memo yang dikirimkan kepada karyawan pada hari Sabtu dan diperoleh The Associated Press.

“Ini adalah permulaan, bukan akhir dari proses panjang ini,” tulis Beckerman.