Semarang, Gatra.com - PT Pos Indonesia (Persero) atau Pos IND kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kali ini bantuan diserahkan kepada 2.500 KPM di Semarang, Jawa Tengah.
Penyaluran bansos ini dilakukan di Kantorpos Semarang. Para penerima bansos tampak mengantre dengan teratur.
“Kami berada di Kantor Regional IV Semarang menyaksikan penyaluran pembayaran bantuan sembako. Hari ini kita melihat proses pembayaran berjalan cukup lancar, pengaturannya cukup bagus, para penerima ditempatkan di tempat yang layak, proses antrean cukup bagus, sehingga penerima bantuan cukup nyaman,” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris dalam keterangannya yang diterima pada Kamis (25/4).
Pada penyaluran bansos di Kantorpos Semarang ini KPM membawa surat undangan, KTP, dan KK sebagai bukti penerimaan bantuan.
“Kita berharap cara pengaturan terhadap penyaluran bansos terus diperbaiki, ditingkatkan, sehingga masyarakat penerima bantuan merasa nyaman dibayarkan di Kantorpos,” ucap Haris.
Setiap KPM diharuskan datang langsung ke Kantorpos untuk menerima bantuan. Jika terpaksa diwakilkan maka orang yang mengambilkan bantuan tersebut harus dalam satu KK (kartu keluarga) yang sama dengan KPM.
“Penerima disebut ‘Keluarga Penerima Manfaat,’ penerima yang boleh menerima adalah keluarga yang ada di dalam satu kartu keluarga. Hal ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat,” kata Haris menegaskan.
KPM yang telah menerima bansos diimbau menggunakan uang tersebut sesuai peruntukan, yaitu untuk membeli sembako, tidak digunakan untuk membeli pulsa, rokok, dan minuman keras.
“Imbauan kepada penerima bantuan supaya kalau memang nama yang tercantum di sana, maka yang hadir harus si penerima supaya memastikan bahwa memang dia yang menerima. Kalau yang menerima ibu-ibu, dipastikan bantuan dipergunakan sesuai. Kalau yang terima bapak-bapak, dikhawatirkan tidak sampai, artinya bantuan sembako ini digunakan untuk beli rokok atau bukan kebutuhan primer,” katanya.
Pos IND berharap bantuan yang telah diberikan pemerintah dapat bermanfaat dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.
“Bantuan ini sesuai namanya bantuan sembako, diperlukan untuk mengatasi kekurangan, kesulitan akan sembako. Semangat pemerintah mengucurkan bantuan ini adalah untuk membantu masyarakat untuk mengatasi kebutuhan akan sembako. Oleh karena itu kita harapkan masyakat penerima bantuan bisa hadir sesuai namanya, terutama ibu-ibu supaya bantuan ini dipergunakan sesuai peruntukannya,” ucapnya.
Executive General Manager KCU Semarang, Rusdi Hendra mengatakan bahwa pihaknya optimistis penyaluran bansos akan selesai seluruhnya sesuai target.
“Saat ini di KCP Semarang Selatan tengah berlangsung pembayaran Bansos PKH Tahap 2 untuk Kecamatan Gajah Mungkur. Alokasi bansos sembako untuk KCU Semarang sebanyak 2.500 KPM. Mudah-mudahan bisa selesai 100 persen sesuai target yang ditentukan,” ucap Rusdi.
Sementara itu, para KPM yang telah menerima bansos sembako dan PKH tampak gembira. Bantuan tersebut tentu dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
“Saya datang ke Kantorpos untuk menerima bantuan sembako. Saya sangat berterima kasih atas bantuan dari pemerintah, bisa meringankn beban kebutuhan rumah tangga saya dan sangat bermanfaat untuk keluarga saya. Apalagi sekarang harga-harga tidak menentu, kadang naik, kadang turun,” tutur salah satu KPM Kecamatan Gajahmungkur, Sarpono Wiyadi.
Sarpono yang telah berusia lanjut berharap pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, terutama yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
“Harapan saya semoga pemerintah memperhatikan rakyat kecil yang betul-betul membutuhkan. Semoga bantuan pemerintah tepat sasaran. Terima kasih atas bantuannya Kantorpos Semarang,” ucapnya.
KPM lainnya, Prapti Rahayu, juga mengaku sangat terbantu dengan adanya penyaluran bansos pemerintah melalui Kantorpos ini.
“Saya senang dapat bantuan sembako. Saya janda tanpa suami. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi keluarga saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah dan Pos Indonesia,” kata Prapti.
