Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Maret 2024 atau pada kuartal I-2024 mencapai Rp427,6 triliun. Capaian tersebut meningkat sebesar 23,1% secara tahunan (year on year/yoy) atau sekitar 17,3% dari pagu APBN 2024.

“APBN KITA kita mulai dari belanja negara dulu, sampai dengan kuartal I-2024 atau dari 31 Januari hingga 31 Maret 2024 kita telah membelanjakan untuk pemerintah pusat Rp427,6 triliun adalah 17,3 persen,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA edisi April 2024 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (26/4).

Bendahara Negara itu menjelaskan belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga dan belanja non-Kementerian/Lembaga. Lebih rinci, realisasi belanja Kementerian/Lembaga per Maret 2024 mencapai Rp222,2 triliun. Realisasi 20,4% dari pagu APBN 2024 tersebut dipengaruhi bantuan program sembako, penyaluran bansos, dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu).

Sedangkan realisasi belanja non-Kementerian/Lembaga mencapai Rp205,3 triliun atau sekitar 14,9% dari pagu APBN 2024. Adapun realisasi tersebut dipengaruhi oleh subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Menurut Sri mulyani, realsiasi belanja pemerintah pusat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada Maret 2023 dan 2022 lalu yang tercatat sebesar Rp347,3 triliun dan Rp314,2 triliun.

Lebih rinci, Wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan bahwa realisasi belanja Kementerian/Lembaga per Maret 2024 itu dibagi untuk belanja pegawai yakni sebesar Rp70,7 triliun, lebih tinggi dibanding dengan 2023 yakni sebesar Rp49,5 triliun. Kemudian belanja barang sebesar Rp80,6 triliun atau meningkat sebesar 38,9% dibanding 2023 yakni Rp58 triliun. Adapun, realisasi belanja barang 2024 meningkat utamanya dipengaruhi oleh Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Pemilu 2024, serta Pembayaran dana BOS.

Sri Mulyani menjelaskan, belanja barang tersebut dialokasikan kepada KPU Rp18,2 triliun untuk Pembayaran Honorarium Badan Adhoc, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pengadaan Barang/Jasa/Logistik Pemilu 2024. Polri sebesar Rp7,1 triliun untuk Operasi Keamanan, Pengadaan/ Dukungan Logistik, dan Pelayanan kesehatan. Kemenag Rp6,6 triliun untuk Pembayaran BOS, dan peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan.

Kemudian, Kemenhan R6,5 triliun untuk Pengelolaan BMN Matra Darat/Laut/Udara/Integratif, Pengadaan/harwat alutsista, Operasi Pertahanan, serta Pelayanan Kesehatan. Bawaslu Rp4,5 triliun untuk Pembayaran Honorarium Pengawas Adhoc, Pengawasan Penyelenggaran Pemilu, serta Pengawasan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Lebih lanjut, untuk realisasi belanja non-Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp205,4 triliun dialokasikan untuk manfaat Pensiun yang tercatat sebesar Rp56,8 triliun atau meningkat 45,4% dibanding 2023 yang sebesar Rp39 triliun, Menurut Ani, Manfaat Pensiun naik secara tahunan dipengaruhi Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 3,5 juta Pensiunan ASN/TNI/Polri sebesar Rp11,3 triliun serta kenaikan pensiun.

Kemudian, belanja non-Kementerian/Lembaga juga dialokasikan untuk subsidi Rp30,1 triliun. Nilai tersebut turun 19,8% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp37,5 triliun.