Jakarta, Gatra.com - Pembentukan Presidential Club yang diusulkan Prabowo Subianto dianggap hanya sebagai gimik politik. Bahkan usulan tersebut menjadi dinilai bentuk ketidakpercayaan diri dari presiden terpilih atas kemenangannya pada Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade 98) Benny Ramdhani usai menggelar acara halal bihalal bersama Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso di Cikini, Jakarta Pusat (7/5).
"Tadi juga ditanyain soal wacana Presidential Club, kayaknya ini gimmick dan bentuk ketidakpercayaan Prabowo menang dalam Pilpres 2024 kemarin," kata Benny.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menilai lebih baik Prabowo Subianto membentuk Indonesia Lawyers Club ketimbang Presidential Club. Sebab hal tersebut lebih menghibur rakyat Indonesia.
"Sebanarnya yang lebih hebat itu yang harusnya kita dorong itu Indonesia Lawyers Club daripada Presidential Club itu lebih lucu-lucuan artinya ini hanya lucu-lucuan" ujarnya.
Selain itu, lanjut Benny, wacana Presidential Club ini hanya bentuk mushlihat Prabowo yang mempertotonkan ke publik seolah-olah semua mantan Presiden RI bersatu mendukung hasil Pemilu 2024.
"Ini hanya akal-akalan Prabowo untuk mengakali rakyat seakan-akan semua mantan Presiden kita kompak dan bersatu mendukung hasil Pemilu dan pemerintah ke depannya, padahal ini hanya mushlihat," ucapnya.
"Itu hanya akal-akalan dan tidak akan ada hasilnya itu hanya untuk merebut kekuasaan dan nantinya juga akan cakar-cakaran urus kekuasaan dan kalau itu bicara cita-cita republik dan cita-cita negara pasti tidak akan selesai di Presidential Club pasti selesai di Indonesia Lawyers Club," tutur Benny.
Pada kesempatan yang sama yang sama, manta calon presiden Ganjar Pranowo menegaskan, akan menjadi oposisi sejati di pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
"Saya tegaskan sikap saya tidak akan ada di dalam pemerintahan, ini bentuk penghargaan kepada rakyat dan partai saya, tidak berada dalam pemerintahan selanjutnya," ujarnya.
Ganjar juga menyoroti rencana penambahan nomenklatur kementrian di pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menilai penambahan lembaga kementrian tersebut bukan suatu solusi untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
"Apalagi jika konteksnya penambahan kursi ini bagi-bagi kue itu saya rasa tidak wajar ya, sudah keluar dalam sepirit perjuangan pembangunan bangsa Indonesia oleh para pejuang-pejuang bangsa kita," tegas Ganjar.
